Jumat, Juni 18, 2021
BerandaMenkumham: Ahok Bebas 24 Januari 2019
Array

Menkumham: Ahok Bebas 24 Januari 2019

Jakarta, faktapers.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bicara soal remisi yang diberikan untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Yasonna mengatakan remisi itu merupakan hak setiap orang.

“Soal Ahok itu proses yang sudah dilaluinya dan itu hak dia, tidak ada diskriminasi hukum terhadap setiap orang. Karena itu bukan tindak pidana yang masuk dalam kategori PP 99,” kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Kamis (27/12).

Dia mengatakan pemerintah menjalankan keputusan sesuai aturan yang ada. Yasonna menegaskan semua orang sama di mata hukum.

Yasona pun memastikan bebasnya Ahok ini tak ada kaitannya dengan diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang diberikan pemerintah. Lagi pula selama menjalani proses hukum sejak 2017 lalu, kata dia, Ahok sama sekali tak pernah mengambil jatah remisinya.

“Tidak ada diskriminasi yang kami lalukan terhadap semua orang, maka sesuai haknya dan sampai sekarang dia tidak ambil remisi maka ketentuan hukum harus dilaksanakan,” kata Yasonna.

Ahok resmi menerima pengurangan masa tahanan (remisi) Natal 2018. Masa tahanan Ahok dipotong 30 hari penahanan, sehingga terpidana penistaan agama itu akan bebas pada 24 Januari 2019.

“Iya, remisi khusus I (RK I), bebas 24 Januari 2019,” ujar Kabaghumas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Ade Kusmanto Senin (24/12).

Remisi Ahok bersamaan dengan kado remisi para napi lainnya. Ditjen PAS diketahui memberikan remisi kepada 11.232 narapidana beragama Kristen menyambut perayaan Hari Raya Natal 2018.

Selama masa tahanan, Ahok telah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 selama dua bulan. Dengan total remisi yang didapat tiga bulan 15 hari. Jika diperhitungkan sejak tanggal penahanan 9 Mei 2017, maka diperkirakan Ahok akan bebas pada 24 Januari 2019.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP tentang Remisi. rwd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments