Rabu, Juni 23, 2021
BerandaMPW PP DKI Minta BPPH Tingkatkan Keaktifan Berorganisasi
Array

MPW PP DKI Minta BPPH Tingkatkan Keaktifan Berorganisasi

Jakarta, faktapers.id – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno I, di Puri Denpasar Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/12/18).

Dalam rapat itu disepakati pendampingan hukum kepada seluruh anggota dan kader, menjadi fokus pembahasan dalam rapat pleno kali ini.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Thariq Mahmud dalam sambutan pembukaan menegaskan, bahwa BPPH PP DKI Jakarta wajib melakukan pendampingan kepada anggota dan kader yang sedang menjalani proses hukum.

“Anak-anak itu ribut bukan urusan pribadi, tetapi membela panji Pemuda Pancasila. Sebagai timbal balik kita, yang membantu proses hukumnya sampai selesai. Jangan sampai ditinggal, tidak fair,” tandas Thariq.

Thariq juga meminta kepada seluruh jajaran di BPPH agar lebih meningkatkan keaktifan berorganisasi.

“Saya paham aktifitas teman-teman sebagai advokad. Tapi tingkatkan keaktifan untuk membesarkan organisasi, agar menjadi lebih kuat dan baik,” jelasnya.

Sementara Sekretaris MPW PP DKI Jakarta, Embay Supriyantono mengutarakan agar BPPH bisa lebih memper-hatikan tata tertib administrasi. Bukan hanya masalah kartu anggota, tetapi juga pencatatan surat menyurat.

“Ini organisasi profesi, saya tidak mau teman-teman BPPH bergerak secara personal. Silakan saja buat kartu nama BPPH PP, tapi setiap yang dikeluarkan apalagi menggunakan kop surat harus dilaporkan ke MPW. Paling tidak dua bulan sekali,” tandasnya.

Siap Tingkatkan Kesadaran Hukum Kader
Lebih lanjut Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Tohom Purba, SH, MM menambahkan, bahwa peningkatan kesadaran hukum anggota dan kader menjadi program kerja prioritas dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Dihara¬pkan mereka juga bisa menularkan kepada masyarakat di lingkungannya.

“Kita akan melakukan penyuluhan ke tingkat kecamatan dengan melibatkan MPC dan ranting. Dalam penyuluhan kita tingkatkan kesadaran hukum kader,” jelasnya usai pembukaan Rapat Pleno I, Selasa (18/12).
Menurut Tohom, dengan pemahaman hukum yang baik, dapat menghindari anggota dan kader dari perbuatan melanggar hukum.

“Karena kalau kurang paham hukum, inilah yang membuat orang berbuat negatif melanggar hukum tanpa pikir panjang,” ucapnya.

Tohom mencontohkan, jika mereka paham undang-undang konsumen, juga menjadi pelindung bagi masyarakat. Barang-barang konsumsi yang tidak ada izin serta kadaluarsa, bisa dicegah peredarannya warung atau retailer.

“Kita akan ubah image Pemuda Pancasila menjadi lebih baik dan intelektual di masyarakat,” tandasnya. ●fp02

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments