Senin, Maret 8, 2021
Beranda Pembentukan Pansus e-KTP 'Tercecer' Diharap Jadikan Pemilu Tak Dicurigai Masyarakat
Array

Pembentukan Pansus e-KTP ‘Tercecer’ Diharap Jadikan Pemilu Tak Dicurigai Masyarakat

Jakarta, Faktapers.id – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR terkait tercecernya ribuan kartu tanda penduduk elektronik dinilai penting. Hal tersebut untuk menginvestigasi bocornya data dan dokumen e-KTP.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR membentuk Pansus. “Saya berharap pansus itu akan memberikan masyarakat ketenangan tentang keraguan yang berkembang atas bocornya data e-KTP dan dokumen. Sehingga tak ada lagi kecurigaan atas pelaksanaan pemilu nanti,” ujar Fahri dalam pesan singkatnya, Kamis (13/12).

Legislator PKS pun, semua orang harus punya perasaan yang tenang bahwa pemilu ini akan berlangsung dengan judril dan transparan, sehingga kalah atau menang diterima masyarakat.

“Itu adalah target jangka pendeknya. Dalam jangka panjang, kita memang harus mengidentifikasi, apabila ada korupsi dalam e-KTP ini,” cetus Fahri.

Ia menegaskan, harus ditingkatkan pada tingkat tender, bukan cuma sekedar proses korupsi politik saja, tetapi juga korupsi pengadaan barang yang menyebabkan kemungkinan besar juga ada data-data dan rahasia negara itu tersebar, tercecer dan ada ditangan-tangan orang atau musuh bangsa Indonesia yang dalam jangka panjang akan melemahkan.

“Skandal e-KTP itu ada dua, pertama yang sekarang heboh tetapi nggak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database? Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak,” beber Fahri.

Urainya, keanehan dalam skandal e-KTP ini adalah karena KPK tidak mau menelusuri proses tender sampai adanya pemenang yang punya akses kepada data penduduk/pemilih Indonesia, pencetakan dan yang menyebabkan semua kekacauan sampah e-KTP, hingga lahirkan keraguan pada Pemilu 2019 .

“Dalam skandal e-KTP yang diributkan malah sesuatu yang awam, seperti soal bagi-bagi uang dari pengusaha sebelum tender, padahal belum ada peredaran uang negara. Keributan ini bukan tentang kerugian negara, tapi soal bagi-bagi fee antara pengusaha sebelum ranah negara. Sementara masalah inti lupa,” ungkapnya.

Lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, seandainya KPK mau mendalami surat menyurat antara Kemendagri dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang diketuai oleh Agus Raharjo saat itu, tentu beda cerita.

“Akan terungkap bagaimana modus penyimpangan data kependudukan yang sangat berpotensi lahirkan kecurangan dalam pemilu. Nah, ini harus diteliti dan dipelajari. Untuk itu perlu sebuah pansus,” sambungnya.oss

Most Popular

Recent Comments