Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Penyidikan Dugaan Korupsi KPU Mahulu Sebesar Rp 30 Miliar Terus Berjalan
Array

Penyidikan Dugaan Korupsi KPU Mahulu Sebesar Rp 30 Miliar Terus Berjalan

Kutai Barat, faktapers.id – Kasus dugaan korupsi senilai Rp 30 miliar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun anggaran 2015, hingga saat ini masih terus ditelisik dan berjalan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar.

Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaeman Nahdi SH MH menyebut penyidikan yang dilakukan sejak 16 Agustus 2018 hingga kini masih terus dilakukan pihaknya, dan sudah 15 orang yang diperiksa sebagai saksi.

Kajari Kubar Syarief Sulaeman Nahdi

Syarief mengungkapkan, didalam 15 saksi yang telah diperiksa itu adalah dari komisioner dan sekretaris serta bendahara KPU Mahulu serta komisioner KPU Kaltim. Karena dugaan penyimpangan dana hibah pada pemilu kepala daerah (Pilkada) Mahulu tahun anggaran 2015/2016 tersebut, kala itu KPU Mahulu belum terbentuk.

“Hingga saat ini belum dilakukan penetapan tersangkanya, tapi penyidikan terus berjalan,” terangnya kepada Harian Fakta dan faktapers.id, Selasa (18/12) pagi.

Kajari juga menambahkan, kasus tersebut penyidikannya dikebut dan dalam waktu dekat akan tuntas dengan penetapan para tersangkanya. Dituturkan Syarief, pemeriksaan puluhan saksi dari KPU Mahulu dan KPU Provinsi Kaltim, guna mempertanggungjawabkan sejumlah dokumen fiktif terkait dengan pertanggungjawaban uang negara senilai Rp 30 miliar dalam pelaksanaan Pilkada Mahulu pada 2015/2016.

“Sekarang masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya oleh Kejari Kubar. Kami juga masih menunggu perhitungan kerugian negara yang kini sedang dilakukan oleh Inspektorat KPU Pusat,” urai Syarief Sulaeman Nahdi.

Dia juga membeberkan bahwa total dana hibah kepada KPU Mahulu berasal dari APBD Mahulu tahun anggaran 2015 senilai Rp 12 miliar, ditambah dari APBD-P Mahulu 2015 sebesar Rp 18.797.582.800 yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU Mahulu dalam pelaksanaan Pilkada Mahulu 2015.

“Sejak Januari hingga November 2015 KPU Mahulu masih dipegang oleh KPU Provinsi Kaltim. Barulah sejak November 2015 KPU Mahulu terbentuk komisionernya, dengan ketua Florianus Nyurang,” tambah Syarief.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kubar, Indra Rivani mengakui bahwa memang saat ini pihaknya terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi KPU Mahulu.

“Seluruh komisioner, sekretaris, dan juga bendahara KPU Mahulu, termasuk dari komisioner KPU Provinsi Kaltim telah diperiksa. Setelah hasil perhitungan Inspektorat KPU Pusat, maka segera kami tetapkan tersangkanya,” beber Indra Rivani diujung telepon kepada harian ini.

Untuk diketahui, pada Kamis 13 September 2018, dipimpin langsung Kajari Kubar Syarief Sulaeman Nahdi, Tim Penyidik Kejari Kubar melakukan penggeledahan hampir 5 jam terhadap Kantor KPU Mahulu yang berada di Kampung Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Mahulu. Dalam penggeledahan itu telsh disita dan diamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan kuat dengan kasus rasuah itu. iyd

Most Popular

Recent Comments