Jumat, Juni 25, 2021
BerandaRibuan Massa KRKB Padati Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Tuntut Pembagian Porsi 50...
Array

Ribuan Massa KRKB Padati Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Tuntut Pembagian Porsi 50 Persen PI Blok Mahakam Untuk Kukar

Samarinda, faktapers.id – Koalisi Rakyat Kutai Kartanegara Bersatu (KRKB) dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tumpah ruah di Halaman Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis (27/12).

Ribuan massa dari 18 kecamatan se-Kukar itu melakukan aksi unjuk rasa damai menuntut pembagian porsi 50 persen Participating Interest (PI) hasil pengelolaan dan pertambangan minyak dan gas (Migas) Blok Mahakam oleh PT Pertamina.

Masyarakat Kukar mendesak agar Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 542/K 802/2017, tentang Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja Mahakam, direvisi.

“Kami mendesak agar SK Gubernur Kaltim Nomor 542/K 802/2017, tentang Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja Mahakam, Direvisi,” kata Koordinator Lapangan aksi itu, Tauhid Afrilian Noor yang merupakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kukar.

Dia menegaskan, SK tersebut ditetapkan pada 28 November 2017 di era Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak. Porsinya 66,5 persen untuk provinsi dan 33,5 persen untuk Kutai Kartanegara. Hal itu menurutnya sangat tidak adil bagi masyarakat Kukar. Revisi yang diinginkan masyarakat Kukar 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk Kukar.

Setelah secara bergantian orator KRKB berorasi, akhirnya Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi keluar menemui ribuan masyarakat itu. Memang secara bersamaan, Gubernur Kaltim H Isran Noor sedang mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta.

“Saya ingin meralat. Surat keputusan soal porsi PI Blok Mahakam ini bukan Pak Isran (Gubernur Kaltim) yang tanda tangan, tapi gubernur sebelumnya. bukan November tahun 2018, tapi 2017. Jadi harus jelas dulu,” kata wagub membuka bicara.

“Saya sebagai Wagub Kaltim bersama Pak Gubernur Isran Noor akan komitmen untuk mensejahterakan rakyat Kaltim, termasuk warga Kukar,” tambah Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi menjawab tegas tuntutan revisi SK Gubernur tersebut secara prosedural dan sesuai aturan. Menurutnya, pokok tuntutan KRKB adalah revisi surat keputusan gubernur.

Namun kata dia lagi, tak mungkin surat keputusan gubernur dirubah di tengah aksi demo. Revisi surat keputusan itu harus diperjuangkan melalui proses formal dan tidak melanggar hukum.

“Saya akan koordinasikan dengan pak gubernur. Revisi surat keputusan gubernur ini harus sesuai prosedur dan ketentuan. Saya ini putra Kutai asli. Saya tidak akan membiarkan warga Kutai hidup menderita. Jadi jangan katakan kami tidak berpihak kepada rakyat,” bebernya.

Menurut Hadi Mulyadi, dia mau jadi wakil gubernur, karena ingin mengabdi kepada rakyat. Selama sesuai aturan dan hukum, maka dia akan membela rakyat.

“Jangan ragukan komitmen kami. Jika nantinya terjadi revisi dan Kukar bisa mendapatkan porsi yang lebih besar, maka alokasi dana harus tepat sasaran,” ujarnya.

“Seharusnya Bupati Kukar ada di sini. Saya akan minta bupati, kalau uang PI sudah bisa dibagi 50 persen sesuai tuntutan, harus dipastikan 100 persen digunakan untuk kepentingan rakyat Kukar. Saya akan audit secara internal,” ucapnya lagi.

Menjawab tanya wartawan, Wagub Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak keberatan jika nantinya SK tersebut dilakukan revisi. Yakni dengan meninjau ulang porsi pembagian PI Blok Mahakam. Terkait besaran yang tepat dan adil, akan dibicarakan bersama dengan elemen masyarakat di Kukar, sebelum menghadap Menteri ESDM.

“Tapi ingat catatannya, apapun kesepakatannya, jangan ada dusta diantara kita. Mungkin untuk penghitungan ulang Pemprov Kaltim akan mencari konsultan independen,” tandas Hadi Mulyadi. iyd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments