Kamis, Juli 29, 2021
BerandaRUU Daerah Kepulauan Dinilai Sebagai Keberpihakan DPD
Array

RUU Daerah Kepulauan Dinilai Sebagai Keberpihakan DPD

Jakarta, faktapers.id – Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (18/12), Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sosialisasikan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan. Di kesempatan itu disebutkan, RUU yang merupakan inisiatif DPD tersebut adalah special treatment bagi daerah kepuluan.

Hal ini mengemuka dalam rilis Bagian Pemberitaan Setjen DPD, Rabu (19/12). Disebutkan, RUU itu bukti keberpihakan DPD terhadap daerah kepulauan.
“Mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di daerah kepulauan. Perlu ada perlakuan khusus (special treatment) terhadap daerah kepulauan,” ujar Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani.

Jelasnya, DPD memandang secara sosiologis kondisi daerah kepulauan sangat memprihatinkan, bias pembangunan daratan daripada kepulauan, terbatasnya sarana dan prasarana (sarpras) dan terbatasnya infrastruktur, biaya transportasi yang mahal.

“Terbatasnya aksesibilitas khususnya pendidikan dan kesehatan, dan kualitas SDM yang masih belum baik. RUU ini hadir sebagai special treatment bagi berbagai persoalan kepulauan yang juga perbatasan,” urai Beni.

Ia menegaskan, urgensi disusunya RUU Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan daerah kepulauan. Tiga dimensi utama yaitu: Ruang Pengelolaan, Kewenangan, dan fiskal atau pembiayaan melalui Dana Khusus Kepulauan (DKK). DKK usulan DPD, 5% dengan begitu Provinsi menerima 1 Triliyun dan Kab/kota 200 miliyar per tahun dari APBN.

Menurut senator yang memang asal Sulut ini, ada tiga kesialan kawasan timur Indonesia yang notebennya merupakan daerah kepulauan:
1) belum ada satupun regulasi yang memaksa negara hadir di wilayah timur (kepulauan) indonesia;
2) sistem keterwakilan politik kita menimbulkan ketidakadilan dari segi keterwakilan daerah yang duduk di Parlemen, 60% representasi Barat, 20% representasi daerah timur; dan
3) formulasi perhitungan yang masih menggunakan jumlah Penduduk.

“Wilayah barat mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari penduduk yang ada di wilayah Timur. Secara finansial dan keterwakilan jelas lebih menguntungkan kawasan barat Indonesia,” ungkap Beni.

Tuturnya lagi, proses perumusan RUU cukup alot dan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, awalnya Provinsi Sulut tidak memenuhi prasyarat sebagai Daerah Kepulauan, akan tetapi berdasarkan proses dan dialog yang dilakukan antara Timja dan tim ahli RUU akhirnya Sulut masuk sebagai salah satu Provinsi Kepulauan.

“Proses masuknya Sulut tidak otomatis, akan tetapi membutuhkan waktu,pertimbangan, dialaog, analisis, alhamdulillah Puji Tuhan, akhirnya Sulut menjadi salah satu provinsi Kepulauan yang salah satu pertimbangannya karena faktor historis dimana Sulut salah satu inisiator kepulauan,” papar Beni.

Ketua Tim Ahli RUU, Basilio Aroujo Diaz menjelaskan, dalam proses penyusunan RUU ini, pihaknya menemukan fakta dari 30 UU yang dianalisis, tidak ada satupun UU yang membahas pengelolaan daerah kepulauan. RUU ini melawan persepsi umum mengenai ahli-ahli hukum laut yang pada umumnya kurang sepakat adanya RUU dengan nama Daerah Kepulauan yang dianggap merepresentasikan negara dalam negara. Akan tetapi RUU ini tidaklah bertentangan dengan hukum laut dan tidak membentuk negara dalam negara sama halnya dengan UU Kepulauan Riau untuk UU Kepulauan dan UU Puncak jaya untuk UU Pegunungan.

“Negara ini bukan negara yang bercirikan kepulauan melainkan memang negara kepulauan yang didalamnya ada daerah-daerah kepulauan yang perlu diatur dengan UU tersendiri. RUU ini tidak mengganggu UU Pemda melainkan memperkuat pengelolaan daerah kepuluanan oleh Pemda Kepulauan. RUU berusaha mengembalikan wilayah kelola laut kab/Kota dan Provinsi Daerah Kepulauan,” terangnya.

Jajaran Komite I yang hadir pada kesempatan itu diantaranya pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (wakil Ketua), dan Senator Fahrur Razy dari Aceh (wakil Ketua). Senator Tellie Gazali dari Bangka Belitung, Senator Djaserman Purba dari Kepulauan Riau, Senator Syafurdin Atasoge dari Nusa Tenggara Timur, dan Senator Eni Sumarni dari Jawa Barat serta Ketua Tim Ahli RUU Daerah Kepulauan Bassilio Araujo.

Rombongan diterima langsung oleh Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang dan turut hadir Forkompimda, Kepala Bakamla Sulut, mantan Bupati Kepulauan Sangihe, mantan Kepala BPPD, sejumlah Kepala Dinas, tokoh masyarakat, dan akademisi.oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments