Sabtu, Maret 6, 2021
Beranda Sarat Kepentingan, Serikat Pekerja Kritisi Perpanjangan Kontrak Pengelolaan JICT-Koja
Array

Sarat Kepentingan, Serikat Pekerja Kritisi Perpanjangan Kontrak Pengelolaan JICT-Koja

Jakarta, faktapers.id – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Senin (17/12/2017).

Dalam unjuk rasanya, SP JICT mengkritisi perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT-Koja (2015-2038) kepada Hutchison Hong Kong yang terbukti melanggar Undang-Undang (berdasarkan hasil Audit Investigatif BPK RI).

Pelanggaran tersebut yaitu manajemen Pelindo II era pimpinan RJ Lino tidak pernah memasukan rencana perpanjangan tersebut sebagai rencana kerja dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja JICT, M Firmansyah, dalam proses perpanjangan kontrak tidak ada informasi terbuka kepada pihak pemangku kepentingan sejak 2014.

“Perpanjangan kontrak JICT-Koja tanpa izin konsensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” ungkap Firmansyah.

Firmansyah mengatakan, mekanisme pemilihan mitra Hutchison sarat dengan  penyalahgunaan wewenang. Selain itu, manajemen JICT-Koja mengesampingkan opsi pengelolaan kedua pelabuhan petikemas secara mandiri.

Atas pelanggaran Undang-Undang tersebut, BPK RI menyebut negara rugi hampir Rp 6 trilyun.

“Pengelolaan pelabuhan nasional JICT-Koja yang berdampak kepada hajat hidup rakyat Indonesia harus berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional,” tuturnya.

Dampak sosial liberalisasi asing di pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan peti kemas JICT terbaik di Asia malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan pun subur di pelihara.

Asing leluasa melakukan pemberangusan secara  halus mau pun kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan.

Secara proporsional pekerja pelabuhan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi.

“Saat ini baik pemerintah maupun  aparat penegak hukum terkesan berlarut-larut dalam menyelesaikan kasus JICT-Koja. Padahal  duduk permasalahannya sudah terang benderang,” lanjut Firmansyah.

Apalagi Hutchison terus abai dan memaksakan perpanjangan kontrak berjalan di JICT dan Koja tanpa alas hukum.

Untuk itu, sambungnya, kami Serikat Pekerja JICT menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum agar mengusut kasus indikasi korupsi kontrak JICT-Koja.
Negara tidak boleh kalah dengan manuver dan pelanggaran aturan oleh asing di pelabuhan nasional. Kembalikan JICT-Koja ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena SDM, sistem dan peralatan sudah mumpuni.

Silahkan Hutchison berinvestasi di pelabuhan lain yang belum tergarap, bukan pelabuhan mapan dan untung seperti JICT-Koja yang kontraknya berakhir 2019.

“Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelamatkan aset strategis nasional, Pelabuhan JICT-Koja untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegas Firmansyah, dengan diikuti teriakan ‘Selamatkan Pelabuhan Nasional, Save JICT-Koja’ oleh para pekerja yang lain. kls

Most Popular

Recent Comments