Minggu, Februari 28, 2021
Beranda Sebagian Logistik Pemilu 2019 Tiba di KPU Kubar
Array

Sebagian Logistik Pemilu 2019 Tiba di KPU Kubar

Kutai Barat, faktapers.id – Hingga saat ini tahapan pemilu 2019 untuk pemilihan presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni dalam tahap masa kampanye yang sudah berjalan sejak Oktober lalu.

Ketua KPU Kubar, Drs FX Irianto menegaskan bahwa masa kampanye itu telah berlangsung sejak 13 Oktober 2018 dan berakhir pada 13 April 2019 mendatang.

“Pelaksanaan Pemilu 2019 serentak mencakup Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019,” jelasnya kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, Senin (17/12) di Sendawar.

Terkait dengan logistik pemilu 2019, FX Irianto mengungkapkan bahwa saat ini KPU Kubar baru menerima kiriman bilik suara, kotak suara, sampul, dan juga tinta dari KPU Provinsi Kaltim. Menurutnya, semua logistik termasuk surat suara akan datang dan diterima KPU Kubar secara lengkap paling lambat pada Februari 2019 mendatang.

“Logistik yang sudah diterima KPU Kubar yaitu sebanyak 868 bilik suara, 2.711 kotak suara, 1.014 botol tinta, serta 27.728 sampul. Semua tak ada masalah, KPU Kubar terus berkoordinasi dengan KPU Kaltim terkait logistik surat suara. Saya yakin semua datang akan tepat waktunya,” urainya.

“Jika nantinya dihitung dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 114.872 yang tersebar pada 190 kampung dan 4 keluarahan pada 16 kecamatan se-Kubar belum mencukupi, maka kami akan koordinasikan kembali ke KPU Kaltim,” tambah Irianto.

Dia juga menyebut, sesuai rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) berdasarkan berita acara Nomor : 122/HK.PL.02.01-BA/6407/KPU-Kab/XII/2018 Pemilu 2019, DPT yang diumumkan dalam pleno terbuka tersebut telah diterima oleh semua pihak, baik partai politik maupun masyarakat secara umum.

“Selain logistik pemilu, sangat penting adalah jumlah DPT tersebut. Sangat bersyukur untuk DPTHP-2 telah diplennokan dan diterima semua pihak.

Disinggung lebih jauh terhadap bantuan dari pemerintah daerah, FX Irianto menyebut telah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, bahwa DPRD dan pemerintah harus mengawal dan memberikan bantuan serta fasilitasi kepada jajaran penyelenggara pemilu.

“Sesuai pasal 434 UU Nomor 7/2017 tentang pemilu, bahwa dukungan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan fasilitasi kepada KPU jelas aturannya. Terutama untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu,” katanya.

Ditambahkan FX Irianto, bentuk bantuan dan fasilitasi pemerintah terutama penugasan personil (Linmas) pada Sekretariat PPK dan Panwaslu Kecamatan serta PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan Panwaslu Kecamatan serta PPS.

Kemudian memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
“Serta memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu,” pungkasnya. iyd

Most Popular

Recent Comments