Selasa, Juni 15, 2021
BerandaSoal Freeport, Pimpinan DPR: Hanya Presiden 2019 yang Menego
Array

Soal Freeport, Pimpinan DPR: Hanya Presiden 2019 yang Menego

Jakarta, Faktapers.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan, dalam janji politiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuma akan membeli saham Indosat, tidak dengan saham Freeport. Pasalnya, perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing terkait perusahaan minyak di Tanah Papua tersebut akan berakhir 2021.

“Presiden tidak pernah membuat janji politik tentang pembelian saham Freeport, yang ada janji politik  pembelian saham Indosat. Lagi pula freeport itu, 2021 sebenarnya akan berakhir. Di awal-awal pemeritahan Jokowi, beliau berjanji atau mengatakan tidak akan menyentuh saham Freeport itu karena negosiasi baru bisa dimulai 2019,” ujar Fahri di Jakarta, Kamis (27/12).

Sebenarnya, sambung pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini, secara periodik tersebut memiliki makna positif, karera hanya prsiden baru yang dilantik 2019 yang bisa melakukan perpanjangan atau negosiasi perpanjangan. “Sementara presiden-presiden sebelumnya bertugas untuk  mengelaborasi data-data teknisnya,” urai Fahri.

Tetapi, papar dia lagi, kemudian ada lompatan, dan lompatan ini sangat mencurigakan, karena tidak saja pola ini sebenanrya sudah sering terjadi dan berakhir dengan kerugian dipihak Indonesia. “Apa yang terjadi dengan Newmont misalnya, itu nanti polanya persis sama. kita seolah-olah membeli, padahal sebenarnya kita itu diberi utang dan pemberian utang itu nanti berakibat adanya kepemilikan semu, seolah-olah kita memiliki, tetapi sebenarnya tidak. Itulah yang terjadi dengan Inalum,” beber Fahri.

Ia pun menuturkan, Inalum ini BUMN baru, bahkan waktu dirinya menjadi anggota Komisi IV DPR, Inalum itu belum masuk pembahaan karena baru dibeli oleh SBY diakhir periode pemerintahannya. “Dan Inalum ini bukan perusahaan yang punya kekuatan untuk membeli, apabila tidak ada semacam perjanjian politik tertentu dibelakang semua ini, antara pemerintah dengan, baik pemberi hutang maupun perusahaan yang diakuisisi,” terang Fahri.

“Jadi sekarang kita tahu bahwa yang disebut 51persen itu adalah kepemilikan yang sepenuhnya dibeli dengan hutang. Kemungkinan hutangnya diberikan kepada pihak yang membeli, sehingga sebenarnya tidak ada pengambilalihan saham secara mutlak,” lanjutnya. Tetapi, kata sebut Fahri, citranya begitu, istilahnya ini pakai nama. “Nah ini yang saya kira harus dibongkar, karena tidak saja ini punya kemungkinan kebohongan politik dan kebohongan publik, tetapi ada kerugian negara yang besar sekali. harusnya kita menunggu 2021, petanya tidak akan begini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Fahri juga menduga, usulan Hak Angket pasti terjadi kalau tidak pada periode ini, tetapi pasti pada periode mendatang. karena itu adalah mekanisme DPR untuk menemukan kebenaran dari kecurigaan yang begitu banyak. “Karenanya Pansus (panitia khusus) atau divestasi ini penuh dengan kejanggalan, maka memunculkan kecurigaan pasti dia mendatangkan penggunaan hak anget dan saya setuju supaya kita memiliki ketenangan dalam penggunaan keuangan negara dan kewenangan di dalam negara,” tambahnya.oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments