Rabu, Maret 3, 2021
Beranda Soal Kasus HPL Puluhan Tahun di Lampung, DPD RDP Dengan Lembaga Terkait
Array

Soal Kasus HPL Puluhan Tahun di Lampung, DPD RDP Dengan Lembaga Terkait

Jakarta, faktapers.id – Sudah puluhan tahun kasus tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Way Lunik dan Way Dadi di Provinsi Lampung belum terselesaikan. Menyoal hal ini Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah lembaga terkait.

“Komite I memandang penting penyelesaian masalah yang masih berlarut-larut hampir 36 tahun ini. Kami undang berbagai pihak baik kementerian terkait, dari pihak yang bersengketa baik pemerintah provinsi Lampung, PT Pelindo, PT Way Halim Permai dan masyarakat terdampak dalam upaya mencari penyelesaian masalah sengketa pertanahan di daerah Way Lunik dan Way Dadi Provinsi Lampung,” kata Komite I DPD RI Benny Rhamdani saat memimpin RDP tersebut di Ruang Rapat Komite I di, Gedung DPR, MPR dan DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/12).

Ia pun menuturkan, permasalahan tersebut berawal di Way Lunik tahun 1987 terbit Surat Keputusan Bersama  (SKB) menteri Dalam Negeri Nomor: 63 Tahun 1987 dan Menteri Perhubungan Nomor:KM 154/AL-106/PHB-87, tentang batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Panjang, warga mempermasalahkan sertifikat HPL No.01/Way Lunik/1989 mengandung cacat administrasi sertifikat HPL seharusnya tercantum 81.8130 Ha namun tercantum seluas 105 Ha. Terdapat kelebihan sebesar +23 Ha yang bukan merupakan hak PT. Pelindo II Cabang Panjang.

Sedangkan permasalahan di Way dadi berdasar klaim masyarakat adalah Surat Mendagri No. BTU.3.50/3-80, tanggal 26 Maret 1980 Jo. SK Mendagri No. SK 224/DJA/1982. Tanggal 30 November 1982, yang menimbulkan permasalahan oleh PT. Way Halim Permai diduga merekayasa peta situasi Nomor 6 Tahun 1981, dengan merekayasa luas lahan melebihi peruntukkannya. Seharusnya hanya ± 200Ha menjadi ±540 Ha, jadi ada mencaplok sekitar ± 340 Ha lahan untuk Perumnas dan rakyat penggarap.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Ketua kelompok Masyarakat Armin Hadi  masyarakat sudah dirugikan bahkan sampai berlarut selama 30 tahun. Bahkan Pemerintah Provinsi mengeluarkan putusan kepada masyarakat agar mengganti uang kompensasi kepada kas daerah senilai 550 ribu rupiah per meter persegi dengan alas an tanah tersebut sudah menjadi asset pemda dan tercatat di Kementerian Keuangan sebagai aset Negara.

“ini merugikan kami, pemprov secara sepihak mengeluarkan putusan kepada warga untuk membeli tanah kami sendiri sebesar 550rb/meter. Padahal jelas-jelas tanah kami dicaplok dengan tidak bisa memberikan alas hak yang benar tapi malah kami disuruh mengganti kerugian untuk masuk kepada kas daerah ini tidak masuk akal,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Senator Lampung Andi Surya menegaskan, dalam Undang Undang Pokok Agraria tidak ada satupun menyebutkan hak pengelolaan lahan dan cantolan hukum mengenai hal itu lemah.

“Tidak boleh sepihak dalam menerbitkan HPL, bahkan dalam UU Agraria tidak disebutkan mengenai itu, menurut saya membuat HPL harus memenuhi ada dua syarat satunya data yuridis, kedua data dan fakta yang ada di masyarakat yaitu data fisik, jika terbukti tidak memiliki kedua hal tersebut maka harus dikembalikan tanah itu kepada masyarakat,” urainya.

Direktur Sengketa dan KonflikTanah dan Ruang Wilayah I Supardy Marbun berujar, untuk menyelesaikan hal ini memang perlu waktu, masalahnya adalah tanah yang disengketakan tersebut sudah masuk menjadi aset negara, sehingga perlu adanya pelepasan hak dari pihak-pihak terkait agar ini segera selesai.

“Kami tidak ada upaya mengulur dan menghalang-halangi penyelesaian sengketa tanah ini, karena sudah masuk tercatat menjadi aset pemerintah daerah maka perlu adanya pelepasan hak dari pemerintah daerah dan pihak BUMN yang mengelola lahan tersebut, jika itu sudah selesai dan emmang dikembalikan ke masyarakat kami akan segera mengeluarkan sertifikatnya,” paparnya.

Komite I dalam rapat ini mengeluarkan rekomendasi agar kelebihan tanah yang diklaim atau tanah yang disengekatakan itu segera dikembalikan ke masyarakat, dan meminta Presiden melalui Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dengan memberikan dan mengeluarkan jaminan hukum dan disertifikasi kepada masyarakat. (OSS)

Most Popular

Recent Comments