Minggu, Maret 7, 2021
Beranda Sosialisasikan Kedudukannya, BAKN DPR ke Pemprov Sumsel
Array

Sosialisasikan Kedudukannya, BAKN DPR ke Pemprov Sumsel

Jakarta, Faktapers.id – Inginkan sinkronisasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berkunjung ke Kantor Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini mengemuka dalam rilis lawatan anggota Anggota BAKN Djunaidi Auly, Rabu (12/12). Menurutnya, pertemuan dengan jajaran aparatur Pemprov Sulsel guna mensosialisasikan kedudukan BAKN di dalam melaksanakan tugas pengawasan DPR RI.

“BAKN berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundangan yang ada,” ujar Djunaidi saat memimpin diskusi dengan Asisten I Ahmad Najib mewakili Gubernur Sumsel, Badan Perbendaharaan Daerah, BPKD, dan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, di Kantor Gubernur, di Kota Palembang, Sumsel, Selasa (11/12).

Selain itu, dia menyebutkan, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mendengarkan aspirasi di daerah karena ternyata dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK.

Walaupun sekarang 77 persen yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tetapi, papar Djunaidi, ternyata dari tahun 2004 sampai 2017 itu masih banyak yang belum ditindaklanjuti.

“Kita (BAKN) merasa perlu untuk mensosialisasikan hal ini ke daerah karena agar terjadi singkronisasi, karena selama ini yang kita pahami bahwa di DPRD dalam menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan BPK, yang selama ini kita ketahui baru berbentuk Pansus,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung Djunaidi perlu didiskusikan berbagai kemungkinan ataupun bentuk pola hubungan yang bisa terjadi singkronisasi antara pansus di DPRD atau apapun namanya dengan BAKN di tingkat nasional.

“BAKN juga ingin mendengar masukan dari jajaran pemerintah daerah mengenai kesulitan atau hambatan-hambatan di dalam menindaklanjti hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” cetusnya

Pada kesempatan ini, Djunaidi menambahkan, pihaknya juga ingin mendapatkan masukan-masukan terkait hambatan dan kesulitan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, khususnya BPK di perwakilan daerahnya masing-masing. Karenanya, yang mungkin ada keluhan pada tingkat peraturan menteri, ada kesulitan yang perlu kita revisi dari peraturan setingkat peratutan pemerintah, mungkin nanti kita akan komunikasikan dengan kementerian terkait.

Legislator PKS ini pun menerangkan sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa DPR pada periode 2014 – 2019 telah terdapat penambahan 1 alat kelengkapan dewan baru yang bernama BAKN DPR RI. BAKN ini pernah ada diperiode yang sebelumnya, tapi pada periode 2014 – 2019 kemudian follow up dari pemeriksaan BPK RI seperti tidak tertangani.

Untuk mengaktifkan lagi fungsi pengawasan DPR RI khususnya terkait follow up laporan hasil pemeriksaan BPK RI maka dihidupkan kembali BAKN ini.

“Dan kita baru dibentuk bulan April dan efektif bulan juni kita bekerja. BAKN DPR RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),” lanjutnya.

Tak hanya itu, ia juga membeberkan, menurut Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib BAKN mempunyai tugas melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja, pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Penelaahan BAKN berupa ringkasan temuan beserta analisas kebijakan, berdasarkan hasil pemeriksaan semester, laporan keuangan pemerintah pusat; laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, setelah BPK menetapkan hasil temuan kepada DPR.

“Dan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada komisi dan alat kelengkapan. Lebih lanjut, dalam penelaahan BAKN dapat meminta penjelasan kepada BPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara,” tuturnya.

Sebut Djunaidi lagi, selain itu atas permintaan komisi BAKN juga dapat menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dengan meminta penjelasan dari BPK. Dan hasil telahaan atau hasil kerja BAKN disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

“Insyaallah yang pertama kali telaah BAKN akan disampaikan besok tanggal 13 Desember 2018, jadi kita sudah menelaah hasil dari pemeriksaan BPK, kemudian kita telaah, kita pilah masing-masing komisi, dan kita serahkan kepada komisi-komisi yang nanti kita serahkannya pada paripurna besok di DPR RI,” harapnya.oss

Most Popular

Recent Comments