Minggu, Februari 28, 2021
Beranda Tanggapan BPJS Terkait Keluhan Pemilik Rumah Sakit
Array

Tanggapan BPJS Terkait Keluhan Pemilik Rumah Sakit

Jakarta, faktapers.id – Beredarnya video viral pengakuan salah satu pemilik rumah sakit swasta di jejaring sosial, yang membeberkan besarnya hutang yang belum dilunasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasarkan dari video tersebut, selama tiga bulan ini BPJS Kesehatan belum membayarkan hutangnya yang berjumlah Rp 10,7 miliar kepada pihak rumah sakit.

Video tersebut diambil pada Rabu (5/12/18) di ruang cuci darah Rumah Sakit Harapan Bunda di Lampung.

Dr. Afnizal selaku Pemilik RS Harapan Bunda menyatakan, BPJS belum melunasi tunggakan tersebut. Karena hal tersebut, pihaknya kebingungan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi para pasien cuci darah karena membutuhkan biaya yang tak sedikit.

“Perlu diketahui, rumah sakit kami, selama tiga bulan belum dibayar BPJS, nilainya sekitar Rp 10,7 miliar,” ujar Afnizal dalam video.

Dia juga mengatakan, pemerintah pernah menyebutkan, rumah sakit boleh menggunakan Dana Bridging dari bank sambil menunggu pelunasan dari BPJS. Tapi, peminjaman dana dari bank tidak bisa dilakukan dengan segera dan memakan waktu yang lama.

Dilain tempat, Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf juga membenarkan keberadaan video yang beredar.

Namun, Iqbal membantah, pernyataan pemilik rumah sakit tentang besaran hutang yang harus dilunasi BPJS.

“Memang ada kewajiban yang belum dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan, tapi tidak sebesar yang disebut dalam video. Hutang Rp 10,7 miliar belum dibayar, itu tidak tepat,” ujar Iqbal.

Menurutnya, BPJS Kesehatan sudah melakukan pembayaran rawat inap bulan September 2018 sejumlah Rp 1,8 miliar pada 5 Desember 2018. hari berikutnya, BPJS Kesehatan juga kembali membayarkan sejumlah Rp 1,5 miliar.

“Klaim rumah sakit tidak selalu benar. Perlu ditegaskan, bahwa BPJS Kesehatan akan membayar semua kewajiban terhadap RS,” ujarnya.

Iqbal juga menjelaskan hubungan kerja sama yang dijalin antara BPJS Kesehatan dan RS swasta pada dasarnya bersifat kemitraan secara sukarela berdasarkan kontrak kerja sama yang saling menguntungkan.

“Ada hak dan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Sukarela tanpa dipaksa, karena klausul PKS (perjanjian kerja sama) dibaca, dipahami, dan diteken,” kata dia.fp01

https://www.youtube.com/watch?v=FaLZS-UN2Ws&feature=youtu.be

Most Popular

Recent Comments