Kamis, Juni 24, 2021
BerandaTerkait OTT, Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK
Array

Terkait OTT, Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK

Jakarta, faktapers.id – Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiaryo mendatangi gedung KPK.

Beberapa saat sebelumnya, tim KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kementerian PUPR.

“Informasi yang beredar seperti itu,” ujar Widiarto di KPK ketika ditanya apakah kunjungannya akan membahas masalah OTT yang diduga terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana, Jumat (28/12).

Widiarto menyatakan kedatangannya ke KPK justru untuk melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami belum tahu. Tadi Pak Menteri menugaskan saya ke sini untuk mencari tahu hal itu,” kata Widiarto kepada wartawan, Jumat.

Widiarto mengaku belum mendapatkan informasi dari KPK, sehingga diminta menunggu perkembangan kasus ini hingga Sabtu.

Lebih lanjut, Widiarto mengatakan bahwa kasus ini terkait dengan pengadaan barang jasa di level satuan kerja, bukan dari pejabat eselon II. “Di level pelaksana,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan telah diamankan 20 orang yang terdiri pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta serta pihak lain.

“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan 25.000 dolar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” ungkap Syarif.

“Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minun di sejumlah daerah,” lanjut Laode.

“Benar ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR,” ujar Komisioner KPK Laode M. Syarif.

Ia melanjutkan, saat ini tim KPK tengah memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut secara intensif.

Saat ini, tambahnya, tim KPK perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan. rwd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments