oleh

Tiga Fraksi di DPRD Kubar Beri Jawaban-Terhadap Tanggapan Pemerintah Atas Enam Raperda Inisiatif

Kutai Barat, faktapers.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), telah memberikan tanggapan positif terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kubar beberapa waktu lalu.

Atas nama Pemkab Kubar, Bupati Kubar FX Yapan SH menyebut bahwa enam raperda inisiatif tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yakni untuk mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan Kubar hingga kedepan.

Dalam Sidang Paripurna ke-XX Masa Sidang III Tahun 2018 DPRD Kubar, Senin (10/12) lalu, tiga fraksi di DPRD Kubar menyatakan apresiasi dan menyambut baik atas tanggapan Pemkab Kubar.

“Karena ditengah masyarakat yang semakin maju dan komplek dibutuhkan produk hukum (peraturan daerah) menjadi salah satu instrumen pembanguan dan pengaturan tata kehidupan.

Sehigga dalam penyusunan raperda wajib menimbang manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat,” beber juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kubar, Lusiana Ipin.

Tak jauh beda diungkapkan oleh Fraksi Amanat Gerakan Bangsa Karya (AGBK). Fraksi AGBK DPRD Kubar menegaskan bahwa raperda telah resmi menjadi perda, maka secara hukum sah menjadi aturan hukum didaerah.

Untuk itu Fraksi AGBK mengharapkan kedepan enam raperda inisiatif tersebut agar mampu menjadi peraturan hukum sebagasi upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

“Sesuai kondisi khas dan potensi unggulan daerah Kubar, sehingga harus memenuhi standar pada sejumah bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Fraksi AGBK mengharapkan masukan pemikiran dari semua pihak, utamanya eksekutif dalam membahas enam raperda inisiatif itu secara mendasar,” tutur juru bicara Fraksi AGBK, Mulaydi Effendy.

Sedangkan Fraksi Demokrat Hanura Keadilan Sejahtera DPRD Kubar menyebut enam raperda inisiatif itu sangat diperlukan dengan tujuan agar terdapat suatu pengaturan yang pasti tentang hukum didaerah. Fraksi itu membeberkan bahwa enam raperda inisiatif DPRD Kubar itu sebagai wujud keseriusan DPRD Kubar dalam melaksanakan fungsinya mendukung proses pembangunan.

“Sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah. Kami apresiasi atas tanggapan Pemkab Kubar terhadap enam raperda inisiatif ini. Selain itu juga perlu penjaringan aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan produk hukum dalam pengatur kehidupan bermasyarakat guna mendukung enam raperda inisiatif yang diajukan itu,” urai juru bicara Fraksi Demokrat Hanura Keadilan Sejahtera DPRD Kubar, Yansel.

Untuk diketahui, enam raperda inisiatif DPRD Kubar tersebut yakni, raperda pengendalian penangkapan ikan sungai, penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, pengelolaan limbah kelapa sawit, status wilayah tanah adat, pencegahan dan penanganan kasus narkoba dan psikotropika, serta raperda penyangga harga karet.

Sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kubar Jackson John Tawi, didampingi Wakil Ketua I Paul vius. Hadir pula Wakil Bupati Kubar H Edyanto Arkan serta sejumlah pejabat teras dan para kepala instansi vertikal di Kubar. (iyd)

Komentar

News Feed