Rabu, Juni 16, 2021
BerandaBerimbas ke PAD, Dua Opsi Solusi Kemacetan di Kawasan Puncak Ditolak Bupati...
Array

Berimbas ke PAD, Dua Opsi Solusi Kemacetan di Kawasan Puncak Ditolak Bupati Bogor

Bogor, faktapers.id – Dua opsi solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak Bogor yang akan diren-canakan oleh pihak pemerintah, seperti penerapan sistem ganjil genap dan pelarangan masuk untuk kendaraan plat B, mendapat penolakan dari Bupati Bogor, Ade Yasin.

Dalam menilai peraturan itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, hal tersebut juga dapat mengancam sumber pemasukan tempat wisata di Kabupaten Bogor pada bagian Selatan.

“Pengunjung tempat wisata juga rata-rata orang Jakarta. Aneh, Puncak kan tempat wisata,” cetusnya.

Solusinya menurut Ade Yasin, yang perlu dilakukan segera adalah pelebaran jalan raya Puncak. Ia juga menyebutkan bahwa biang kemacetan yang selama ini terjadi adalah, disebabkan karena ruas jalan yang sangat kecil atau tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melintas.

“Solusinya adalah segera dibangun Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak II. Jadi bukan pelarangan kendaraan plat B. Karena kasian nantinya para pelaku usaha di Puncak seperti, hotel, restoran dan pelaku usaha kecil lainnya,” sarannya.

Terkait hal itu, para pelaku bisnis atau usaha juga ikut menolak. Penolakan pun disebutkan oleh pihak Event Manager Taman Wisata Matahari Ilham, bahwa rencana yang akan dilakukan pihak pemerintah soal pencanangan kedua skenario sebagai dasar pemecah masalah kemacetan di kawasan jalur Puncak pastinya dapat mengguncang dunia pariwisata.

“Bila hal tersebut terjadi, maka pihak pemerintah Kabupaten Bogor juga akan turut dirugikan. Sebab keduanya pasti akan menganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri pariwisata.

“Tidak hanya pemerintah dan pelaku bisnis atau usaha, perekonomian untuk warga sekitar juga akan menurun. Apalagi warga yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) akan dirugikan juga,” tuturnya, Minggu (27/01/19).

Ilham menambahkan, Pemkab Bogor pastinya juga tidak ingin kehilangan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, kedua skenario ini bakal sangat berimbas untuk pajak yang berasal dari para wisatawan. Sementara ini untuk PAD, sektor pariwisata Puncak dapat menyumbang sebanyak 40 persen pendapatan daerah.

“Untuk PAD sektor pariwisata nilainya cukup bagus. Mungkin kalau kedua skenario itu diterapkan, PAD juga bisa turun setengahnya,” jelasnya. fp02

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments