Jumat, Juni 18, 2021
BerandaBupati Bekasi Nonaktif Kembalikan Total Uang Rp.8 Miliar ke KPK
Array

Bupati Bekasi Nonaktif Kembalikan Total Uang Rp.8 Miliar ke KPK

Jakarta, faktapers.id – Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin kembali menyetorkan uang sebesar Rp 2 miliar yang diterimanya dari hasil suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Total pengembalian sampai saat ini adalah Rp 8 miliar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengembalian itu dilakukan pada Kamis, 3 Januari 2018 kemarin. Uang tersebut ditampung di rekening milik KPK yang selanjutnya masuk ke dalam berkas pembuktian.

“Bupati Bekasi (Neneng,red) mengembalikan uang Rp 2 miliar pada KPK terkait kasus dugaan siap proses perizinan Meikarta. Total pengembalian sampai saat ini adalah Rp 8 miliar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (4/1).

Dia mengatakan, KPK mengapresiasi sikap kooperatif Neneng yang telah mengembalikan uang yang diduga diterimanya dari hasil suap properti milik Lippo Group itu. Kendati demikian, pengembalian uang yang dilakukan Neneng tak serta merta menghilangkan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya bersama rekanan.

“Kami menghargai pengembalian uang tersebut. Meskipun tidak menghilangkan pidana, sikap kooperatif pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum,” tuturnya.

Dalam dakwaan terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, disebut Neneng menerima sejumlah uang senilai (total) Rp 10,83 miliar dan SGD 90 ribu. Uang yang diterima Neneng diduga untuk mempermulus pengurusan izin proyek bernilai Rp 278 triliun dengan total luas mencapai 500 hektare.

Diberitakan sebelumnya, Neneng bersama 4 pejabat lainnya menerima suap dari Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro senilai Rp 7 miliar dari komitmen fee Rp 13 miliar. Suap diberikan guna mempermudah rangkaian proses perizinan yang akan berakhir pada tahap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemberian suap itu merupakan bagian dari pembangunan proyek fase pertama seluas 84,6 hektare. Peruntukannya agar mempermudah izin penanggulangan kebakaran, izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin pengelolaan sampah dan izin lahan pemakaman.  rwd

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments