Minggu, Juni 13, 2021
BerandaDugaan KKN Rekrutmen PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, Walikota Jakbar Bungkam
Array

Dugaan KKN Rekrutmen PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, Walikota Jakbar Bungkam

Jakarta, faktapers.id – Kasus dugaan KKN terkait rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat (Sudisdik Wil I Jakbar) belum ada tanda-tanda pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri maupun aparat kepolisian.

Kasus tersebut terungkap dari informasi narasumber yang masuk ke meja redaksi Harian Fakta Pers dan faktapers.id, menyebutkan bahwa perekrutan tersebut tidak transparan dan mengutamakan perekrutan terhadap keluarga oknum pejabat.

Dari informasi itu disebutkan tiga nama pelamar PJLP yang disebut-sebut bawaan dari oknum pejabat Dinas Pendidikan DKI. Ketiga nama itu yakni has, ay dan kho.

Beberapa warga yang dikonfirmasi terkait penerimaan PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, juga mengeluhkan bahwa lowongan itu hanya formalitas agar terkesan transparan, namun misinya adalah merekrut pelamar PJLP yang masih ada hubungan dengan oknum pejabat Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar.

Terungkap bahwa rekrutment PJLP itu diumumkan sebanyak dua kali yakni Nomor 2783 -6/ PL/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Nomor 2910 -6/ PL/2018 tanggal 26 Desember 2018. Kedua pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, Iriyanto.

Eko Sunarya
Eko Sunarya

Untuk perekrutan, Kasudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, H Tadjuddin Nur menetapkan 14 bawahannya sebagai Tim Seleksi, berdasarkan Surat Tugas Nomor 651-1/084.6 tanggal 3 Desember 2018. Dalam surat tugas itu, Tadjuddin Nur bertindak sebagai penanggungjawab, Sudarman sebagai Koordinator, Eyo Sunarya sebagai PPTK dan Iriyanto sebagai Pejabat Pengadaan.

Lazimnya perekrutan PJLP di Pemprov DKI, syarat utama yang wajib dipenuhi pelamar adalah Warga Negara Indonesia diutamakan KTP DKI Jakarta. Syarat itu tertuang pada pengumuman rekrutmen tanggal 10 Desember 2018. Untuk perekrutan ini, Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat hanya membutuhkan 32 orang.

Saat penutupan pendaftaran, pelamar PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat mencapai 46 orang. Karena kuota hanya 32 orang, maka 14 peserta wajib digugurkan.

Dugaan nepotisme dan tidak transparan pun mulai terlihat. Dari 32 calon PJLP yang lulus seleksi, enam di antaranya ber-KTP di luar Jakarta, yakni Kota Bekasi (1), Kab Bogor (1), Kota Tangerang (2), Kota Depok (1), dan Kota Batam (1). Syarat utama yakni mengutamakan KTP DKI ternyata tidak dijalankan tim seleksi. Sebab, dari 14 peserta yang digugurkan, sebagian besar mengantongi KTP DKI.

Kasudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Tadjuddin Nur, Rabu (23/1), didampingi Eyo Sunarya dan Iriyanto, menjelaskan kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id bahwa dirinya betul-betul melakukan pengawalan selama proses penyeleksian perekrutan tersebut.

“saya betul-betul kawal selama proses penyeleksian untuk perekrutan ini,” ungkap Tadjuddin.
Pertanyaannya, apa yang dikawal oleh Kasudin? Mengapa ada keluarga pejabat yang diluluskan PJLP? Dan mengapa pelamar ber KTP luar DKI bisa diterima?

Menambahkan pimpinannya, Eyo Sunarya mengatakan bahwa hanya 32 orang yang diterima sebagai PJLP, karena didasari Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Eyo menegaskan bahwa yang diterima adalah diutamakan berdomisili di Jakarta.

Sedangkan Iriyanto sebagai pejabat pangadaan, menjelaskan bahwa nilai hasil tes tertulis, tes praktek dan wawancara akan diratakan dengan di bagi 3 untuk melihat hasil masuk dan tidaknya.

Dari pernyataan ketiga panitia tim seleksi PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat itu, ternyata bertolak be-lakang dengan faktanya.

Selain ditemukan adanya peserta yang ber-KTP diluar Jakarta, ada pula peserta yang nilainya layak lolos, namun tidak diloloskan. Panitia justru menetapkan peserta yang nilainya lebih rendah dari yang tidak lolos.

Contohnya, hasil nilai rata-rata atas nama NASK sebesar 63.50 (Kota Tangerang), MZ sebesar 69.83 (Jakbar), dan Wah sebesar 64.50 (Kota Tangsel) dinyatakan TIDAK LULUS, sedangkan atas nama Hasan Baas sebesar 41.00 (Jakbar), Hari Purnomo sebesar 54.00 (Jakbar), Retno Purwaningrum sebesar 55.50 (Jakut) dinyatakan LULUS.

Maka itu, sangat wajar bila ada tudingan nepotisme dan tidak transparan yang dilakukan tim seleksi penerimaan PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Bila dikaji lebih jauh mengenai persyaratan utama harus ber-KTP DKI Jakarta, maka seharusnya tim seleksi mengugurkan enam calon PJLP yang berasal dari luar Jakarta dan telah dinyatakan lulus.

Menyikapi itu, Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi ketika dikonfirmasi, Rabu (30/1), tidak menjawab. ●fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments