Kamis, Juni 17, 2021
BerandaPengacara Fahri Hamzah Desak Elit PKS Laksanakan Putusan MA
Array

Pengacara Fahri Hamzah Desak Elit PKS Laksanakan Putusan MA

Jakarta, faktapers.id – Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid Abdul Latief menegaskan, sebagai pihak yang kalah, para elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

Desakan ini dikemukakan Mujahid kareana telah menerima salinan putusan MA. “Salinan putusan dari MA sudah kami terima, dan oleh sebab itu kami meminta PKS sebagai pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dengan sukarela. Kita sudah sama-sama komitmen dan sepakat bahwa negara ini adalah negara hukum sebagaimana secara tegas diatur dalam konstitusi. Sebagai warga negara yang baik maka wajib hukumnya menaati putusan Pengadilan,“ ujar Mujahid di Pengadilan (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (8/1).

Jika PKS tidak segera melaksanakan putusan tersebut, ungkap dia, maka pihaknya akan bersurat ke Pengadilan “Saya rasa aturan hukum acara kita sudah jelas, ya. Apabila PKS tidak segera melaksanakan isi putusan, maka secara resmi kami akan bersurat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera memberikan peringatan (aanmaning) kepada PKS,” cetus Mujahid.

“Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka sesuai hukum acara kita Ketua Pengadilan secara ex officio nantinya akan mengeluarkan surat penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan pihak yang kalah dalam hal ini adalah PKS.” kata Mujahid lagi.

Karenanya, sambung dia, sebelum dilakukan upaya paksa oleh pengadilan, pihaknya meminta kepada PKS agar tidak menunda pelaksanaan putusan MA tersebut.

Diketahui, perseteruan Fahri dengan para elit PKS merupakan babak lanjutan atas gugatan Fahri di PN Jaksel terkait dengan pemecatan Fahri sebagai kader PKS serta sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019. Pada tingkat pertama PKS kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 30 milyar kepada Fahri.

Tak sampai disitu, PKS kemudian mengajukan banding, namun bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2018 lalu, PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lalu melalui putusannya Nomor 1876/K/Pdt/2018 MA juga menolak kasasi tersebut.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi PKS, maka kedudukan Fahri Hamzah tetap sah sebagai kader PKS, Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI. Selain itu MA juga menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PKS terkait dengan gugatan kerugian immaterial yang dialami Fahri.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya MA ditegaskan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum diperbolehkan adanya tuntutan kerugiaan immateril. Contoh kerugian immaterial adalah harga diri, reputasi atau nama baik seseorang terkait antara lain dengan pendidikan, kedudukan, atau pekerjaannya atau jabatannya dalam masyarakat atau pemerintahan.

Semakin tinggi kedudukan dalam masyarakat atau pemerintahan semakin tinggi pula nilai reputasi atau nama baik seseorang. Dengan demikian, maka PKS tetap diwajibkan untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Fahri sebesar 30 milyar. oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments