Kamis, Juni 24, 2021
BerandaRekrutmen 2019 PJLP Sudisdik Wil I Jakbar, Dikuasai Keluarga Oknum Pejabat
Array

Rekrutmen 2019 PJLP Sudisdik Wil I Jakbar, Dikuasai Keluarga Oknum Pejabat

Jakarta, faktapers.id – Gurita Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nampaknya tidak akan hilang dari wilayah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat merupakan salah satu lumbung KKN yang kini masih bertahan, dan aparat hukum terlihat lengah seakan sumber daya manusianya tak mampu menjalankan tupoksi.

Perekrutan PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Tahun 2019 disebut-sebut berbau nepotisme. Perekrutan itu tidak didasari oleh kompetensi pengujian yang diterapkan. Sehingga aki-batnya, keluarga oknum yang ingin menikmati APBD Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar dengan mudah diluluskan sebagai PJLP.

Berdasarkan investigasi dan konfirmasi Harian Fakta Pers dan faktapers.id, terungkap bahwa ada beberapa keluarga dari pejabat Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar dan keluarga mantan Kasudin diluluskan sebagai PJLP.

Kemudian juga terungkap bahwa ada peserta PJLP yang ber-KTP di luar DKI Jakarta diluluskan, sebaliknya peserta PJLP yang ber-KTP DKI Jakarta justru tidak lulus walaupun nilainya lebih baik. Kompetensi pengujian ini patut dipertanyakan karena hal itu telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal itu pun terjadi akibat lemahnya pengawasan penanggungjawab perekrutan, yakni Kasudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, H Tadjuddin Nur.

Begitu juga dengan panitia yang terlibat rekrutmen PJLP Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat patut diperiksa aparat hukum, karena diduga melakukan niat kejahatan yang telah direncanakan dengan tujuan kepentingan kelompoknya.

Pada pemberitaan edisi sebelumnya, terungkap bahwa rekrutment PJLP itu diumumkan sebanyak dua kali yakni Nomor 2783 -6/PL/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan Nomor 2910 -6/PL/2018 tanggal 26 De-sember 2018. Kedua pengumuman itu ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sudis Pendidikan Wilayah I Jakbar, Iriyanto.

Kasudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, H Tadjuddin Nur menetapkan Tim Seleksi penerimaan PJLP sebanyak 14 orang berdasarkan Surat Tugas Nomor 651-1/084.6 tanggal 3 Desember 2018, di antaranya Kasudis Tadjuddin bertindak sebagai penanggungjawab, Sudarman sebagai Koordinator, Eyo Sunarya sebagai PPTK dan Iriyanto sebagai Pejabat Pengadaan.

Berdasarkan pengumuman rekrutmen tanggal 10 Desember 2018, disebutkan persyaratan umum calon PJLP, yakni WNI KTP DKI Jakarta, dan PJLP yang dibutuhkan hanya 32 orang.

Dalam perjalanan rekrutmen tersebut, ternyata peminat PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat mencapai 46 orang. Karena kuota hanya 32 orang, maka 14 peserta wajib digugurkan.

Dugaan nepotisme dan tidak transparan pun mulai terlihat. Dari 32 calon PJLP yang lulus seleksi, enam di antaranya ber-KTP di luar Jakarta, yakni Kota Bekasi (1), Kab Bogor (1), Kota Tangerang (2), Kota Depok (1), dan Kota Batam (1).

Kasudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Tadjuddin Nur, Rabu (23/1), didampingi Eyo Sunarya dan Iriyanto, menjelaskan kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id bahwa dirinya betul-betul melakukan pengawalan selama proses penyeleksian perekrutan tersebut.

“saya betul-betul kawal selama proses penyeleksian untuk perekrutan ini,” ungkap Tadjuddin.

Pertanyaannya, apa yang dikawal oleh Kasudin? Mengapa ada keluarga pejabat yang diluluskan PJLP?

Menambahkan pimpinannya, Eyo Sunarya mengatakan bahwa hanya 32 orang yang diterima sebagai PJLP, karena didasari Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Eyo menegaskan bahwa yang diterima adalah diutamakan berdomisili di Jakarta.

Sedangkan Iriyanto sebagai pejabat pangadaan, menjelaskan bahwa nilai hasil tes tertulis, tes praktek dan wawancara akan diratakan dengan di bagi 3 untuk melihat hasil masuk dan tidaknya.

Dari pernyataan ketiga panitia tim seleksi PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat itu, ternyata bertolak belakang dengan faktanya.

Selain ditemukan adanya peserta yang ber-KTP diluar Jakarta, ada pula peserta yang nilainya layak lolos, namun tidak diloloskan. Panitia justru menetapkan peserta yang nilainya lebih rendah dari yang tidak lolos.

Contohnya, hasil nilai rata-rata atas nama NASK sebesar 63.50 (Kota Tangerang), MZ sebesar 69.83 (Jakbar), dan Wah sebesar 64.50 (Kota Tangsel) dinyatakan TIDAK LULUS, sedangkan atas nama Hasan Baas sebesar 41.00 (Jakbar), Hari Purnomo sebesar 54.00 (Jakbar), Retno Purwaningrum sebesar 55.50 (Jakut) dinyatakan LULUS.

Maka itu, sangat wajar bila ada tudingan nepotisme dan tidak transparan yang dilakukan tim seleksi penerimaan PJLP Sudis Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Bila dikaji lebih jauh mengenai persyaratan utama harus ber-KTP DKI Jakarta, maka seharusnya tim seleksi mengugurkan enam calon PJLP yang berasal dari luar Jakarta dan telah dinyatakan lulus.

Timbul pertanyaan, apakah keenam calon PJLP ber-KTP luar Jakarta dan calon PJLP ber-KTP Jakarta na-mun bernilai rendah tersebut diluluskan karena ada yang “menuntun”? hanya penyidik Inspektorat dan aparat hukum terkait yang dapat membuktikan adanya dugaan abose of power pada seleksi tersebut.

Perlu diketahui, setidaknya ada tiga nama keluarga oknum pejabat yang lulus PJLP, yakni berinisial has, ay dan kho.fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments