Kamis, Juni 17, 2021
BerandaTerkait Saham Produsen Bir, Adu Kepentingan Eksekutif dan Legislatif
Array

Terkait Saham Produsen Bir, Adu Kepentingan Eksekutif dan Legislatif

Jakarta, faktapers.id – Tampaknya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk (Delta) dinilai justru akan mengurangi pundi-pundi pendapatan DKI Jakarta. Pasalnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Delta memiliki kinerja fundamental yang bagus.

Kepala Riset Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan mengutarakan resiko pelepasan saham Delta akan membuat Pemprov DKI Jakarta harus bersiap kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini kinerja keuangan yang secara fundamental kuat, membuat Delta selalu konsisten membagikan dividen tiap tahun kepada pemegang saham.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, Delta tetap mencatatkan kinerja positif, meski di tengah turbulensi ekonomi Indonesia. Hingga kuartal III 2018 lalu, Delta mengantongi kenaikan penjualan bersih sebesar 15 persen dari Rp545,72 miliar menjadi Rp627,8 miliar.

Pada periode yang sama, laba Delta tercatat naik hingga 28 persen menjadi Rp238,94 miliar dari sebelumnya Rp186,65 miliar.

Resiko lainnya Pemprov DKI akan menemukan sulit menemukan instrumen investasi yang memberikan imbal hasil setara dengan dengan Delta. Menurut Alfred, tingkat Return On Asset (ROA) atau rasio keuangan yang terkait dengan potensi keuntungan dari Delta hampir menyentuh angka 30 persen, atau terbilang tinggi.

Mengutip data resmi Delta Djakarta, Pemprov DKI Jakarta saat ini mengenggam 23,33 persen saham Delta, atau sebanyak 186.846.000 saham. Jika dihitung berdasarkan harga saham Delta pada penutupan perdagangan Jumat (4/1) lalu di posisi Rp5.525 per saham, maka Pemprov DKI Jakarta berpotensi mengantongi dana sebesar Rp1 triliun.

“Jadi dana hasil penjulan saham nanti apakah bisa dibelikan aset yang mempunyai ROA hampir 30 persen? Itu margin yang cukup tinggi, sepertinya sulit apalagi dengan nilai penjualan yang cukup besar bisa di atas Rp1 triliun,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan keputusan final pelepasan saham milik Pemorov DKI sangat bergantung hasil kajian yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencananya, hasil kajian tersebut baru akan selesai pada Maret 2019 mendatang.

Ia mengatakan pihak dewan baru bisa mempertimbangkan untung rugi pelepasan saham Delta setelah menerima kajian itu. Namun begitu hingga kini, Gembong mengaku belum ada pembahasan baik secara formal maupun informal di tubuh DPRD DKI Jakarta mengenai pelepasan saham Delta.

“Tetapi yang perlu kita ingat adalah perusahaan itu merupakan perusahaan warisan dan perusahaan yang sehat,” kata Gembong.

Ia menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya menyelesaikan kajian terlebih dahulu sebelum mengumumkan rencana tersebut kepada masyarakat. Kondisi saat ini, justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

“Kalau ini kan dipublish (diumumkan) dulu baru bicara kajian,” imbuhnya.

Meskipun, Anies telah mendeklarasikan kepada masyarakat rencana tersebut, Gembong bilang pelepasan saham Delta harus mendapatkan restu dari anggota dewan.

Sementera itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali menambahkan, DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pelepasan saham Delta Djakarta jika Anies telah mengajukan proposal resmi. Nantinya, keputusan DPRD DKI Jakarta akan bergantung dari hasil kajian Pansus tersebut.

“Kami baru akan mengkaji setelah proposal diajukan,” imbuh Ashraf.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengutarakan kajian penjualan saham perusahaan distributor minuman beralkohol tersebut akan selesai pada Maret 2019.

Diketahui saat ini mayoritas saham Delta atau sebesar 58,33 persen dimiliki oleh San Miguel Malaysia Pte. Sisanya, sebesar 18,32 persen milik publik.fp03/fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments