Minggu, Juni 20, 2021
BerandaTuntut OSO Dimasukkan DCT, Massa Hanura Geruduk KPU
Array

Tuntut OSO Dimasukkan DCT, Massa Hanura Geruduk KPU

Jakarta, faktapers.id – Kantor Komisi Pemiihan Umum (KPU) RI digeruduk ratusan kader dan simpatisan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kehadiran para demonstran tersebut menuntut agar penyelenggara Pemilu memasukan nama Oesman Sapta Odang (OSO) di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pemilihan legislatif, 17 April mendatang.

“Kami meminta agar Pak Oso dimasukkan dalam DCT,” teriak salah seorang orator di depan kantor KPU Jalan am Bonjol , Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1). Pantauan wartawan, mssa berkumpul di KPU sekitar pukul 10.00 WIB. Para demonstran membawa bedera Partai Hanura DPD DKI Jakarta dan poster yang menyebut KPU meruntuhkan pilar kebangsaan karena belum bahkan tidak memasukkan nama Oso ke DCT.

Mereka juga menilai, KPU telah melanggar aturan. Hal itu menyusul, pencalonan OSO sebagai anggota DPD sudah dibenarkan dalam beberapa putusan lembaga hukum negara, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pak Oso dimasukkan ke DCT,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komanso yang terparkir di depan KPU RI.

Diketahui, kisruh soal pencalonan Oso ini dimulai saat KPU mencoret politikus Hanura itu dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Adapun, sikap KPU tersebut sebagaimana Keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD.

Merasa dirinya diperlakukan secara tak adil, senator asal Provinsi Kalimantan Barat itu mengajukan gugatan ke tiga lembaga yakni Bawaslu, Mahkamah Agung, dan PTUN. Dalam putusan pertama Bawaslu menyatakan sikap KPU tak menyalahi aturan dengan mencoret Oso. Namun, dua lembaga lain yakni MA dan PTUN, menyatakan Oso menang.

Selanjutnya, Oso pun meminta KPU menjalankan putusan PTUN yang menyebutkan secara jelas agar namanya dimasukkan ke DCT. Meski demikian, berdasarkan pertimbangan KPU dan masukkan dari berbagai ahli, KPU tetap meminta Oso mengikuti aturan yang ada, mengundurkan diri dari Parpol agar namanya bisa masuk dalam Daftar Calon Tetap.

Namun, pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Hanura, Wakil Ketua MPR dan Ketua DPD RI, memilih tetap menolak mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Hanura. Episode selanjutnya, OSO kembali melaporkan kasus tdrsebut ke Bawaslu RI. Gugatan Oso saat itu menyebut KPU tak menjalankan putusan hukum setingkat PTUN.

Dalam putusan kedua, Bawaslu memutuskan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi soal pencalonan Oso sebagai calon legislatif anggota DPD RI pada Rabu, 9 Januari 2019. Dalam putusannya, Bawaslu mewajibkan KPU memasukkan Oso dalam DCT.

Meski begitu, KPU masih pada putusan MK, yakni meminta Oso mundur dari posisi ketua umum untuk bisa masuk ke DCT. Lembaga penyelenggara pemilu itu memberikan waktu Oso mundur hingga esok, 22 Januari 2019. Dalam putusan Bawaslu juga menyatakan OSO bisa masuk dalam DCT, namun jika menang maka harus mengundurkan diri dari Parpol sebelum diumumkan. oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments