Senin, Juni 21, 2021
BerandaWaduh!! KPK: Lebih dari 20 Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand
Array

Waduh!! KPK: Lebih dari 20 Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand

Jakarta, faktapers.id – Kasus Meikarta tampaknya berimbas kemana-mana. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan biaya plesiran (jalan-jalan) ke Thailand.

Dugaan adanya biaya plesiran ini muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Febri mengutarakan, selain anggota DPRD, sejumlah staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi diduga juga ikut plesiran ke Thailand.

Diutarakan Febri bahwa sejumlah anggota DPRD yang diperiksa KPK ada yang bersikap kooperatif.

“Beberapa mengakui perbuatannya, ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang. Kami hargai sikap kooperatif tersebut. Justru kalau berikan keterangan tidak benar, ada ancaman pidana sendiri,” terangnya.

Meski begitu KPK masih terus mendalami bagaimana proses pembiayaan perjalanan tersebut. Ia menjelaskan, waktu plesiran terjadi pada 2018. Mereka diduga mendapat paket wisata 3 hari 2 malam.

Selain itu, mereka juga berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Thailand. Namun kata Febri spesifiknya belum bisa di sampaikan.

“Tapi proses jalan-jalan itu selain terkait proses izin proyek Meikarta, tentu menggunakan jasa pihak travel agent untuk perjalanan,” sebutnya.

Febri tak mau berkomentar lebih jauh terkait proses lebih lanjut atas temuan tersebut. Sebab, KPK akan mencermati terlebih dulu temuan tersebut.

Ia menyebutkan KPK terus mendalami dugaan pembiayaan wisata luar negeri tersebut. KPK juga sudah memiliki bukti-bukti yang memperkuat dugaan tersebut. “Jadi itu yang akan ditelusuri lebih lanjut, tapi bukan hanya anggota DPRD, tapi juga keluarga dibawa ke sana.

“Kami tentu juga mendalami apa saja yang dilakukan selama di Thailand tersebut, misalnya,” kata Febri.

KPK juga menelusuri dugaan keterkaitan pembiayaan wisata tersebut dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Pasalnya KPK menemukan indikasi perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Salah satu indikasinya, lokasi peruntukan proyek saat ini yang tidak memungkinkan untuk membangun seluruh proyek seluas 500 hektar tersebut.

Karena apabila situasi itu dipaksakan, akan melanggar aturan tata ruang. Sebab itu mendorong adanya dugaan pihak-pihak tertentu berupaya melakukan pendekatan dan mendorong perubahan aturan tata ruang tersebut.

“Kami dalami bagaimana proses pembahasan rencana detail tata ruang, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi,” papar Febri.fp03

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments