Rabu, Juni 16, 2021
BerandaKenaikan Gaji PNS Masih Perlu 'Restu'
Array

Kenaikan Gaji PNS Masih Perlu ‘Restu’

Jakarta, faktapers.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan kementeriannya telah mengirimkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Artinya, sebelum ditanda tangani Presiden Jokowi, payung hukum kenaikan gaji PNS masih perlu restu dari Sri Mulyani.

“Sesegera mungkin, kami sudah kirim, tinggal tunggu keputusan Menteri Keuangan,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/2) kemarin.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan sebelum meneruskan ke Presiden Jokowi, pihaknya akan memeriksa rancangan peraturan tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

“Itu biasa saja, proses saja, karena sudah ada di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, jadi masalah prosedur saja. Nanti saya cek sampai mana prosedurnya,” katanya.

Sebelumnya, masing-masing kementerian sepakat untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen pada tahun ini. Kenaikan gaji berlaku mulai Januari 2019.

Namun pencairan kenaikan gaji baru diberikan pada Maret mendatang. Dengan kebijakan tersebut, kenaikan gaji Januari-Februari 2019 akan dirapel pencairannya pada pada bulan Maret.

Bersamaan dengan kenaikan gaji PNS pada tahun ini, alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN juga ikut meningkat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran belanja pegawai tahun ini mencapai Rp368,6 triliun atau meningkat 6,31 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp346,7 triliun.

Kendati begitu, peningkatan belanja pegawai memang terus meningkat pula dari tahun ke tahun karena ada tambahan THR da gaji ke-13. Pada 2015, pemerintah menggelontorkan Rp281,1 triliun untuk belanja pegawai.fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments