Minggu, Juni 20, 2021
BerandaKPK Apresiasi Langkah Pemerintah dalam Mempersempit Pelaku Kejahatan Gelapkan Aset
Array

KPK Apresiasi Langkah Pemerintah dalam Mempersempit Pelaku Kejahatan Gelapkan Aset

Jakarta, Faktapers.id –Pemerintah Indonesia secara resmi bekerja sama dengan Swiss untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) berupa Perjanjian Bantuan Hukum Timbal dalam Masalah Pidana alias Mutual Legal Assistance (MLA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah MLA akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Koruptor dan pelaku kejahatan lainnya akan semakin kesulitan untuk menyimpan aset hasil kejahatannya di luar Indonesia, termasuk Swiss.

“Dengan semakin lengkapnya aturan internasional, maka hal tersebut akan membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit,” ucap Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Perjanjian tersebut dinilai akan mempermudah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah semakin menjamur. Febri sagat mendukung penuh perjanjian MLA antar Indonesia dengan Swiss tersebut.
“Adanya perjanjian ini menambah sederet perjanjian internasional dan juga konvensi internasional yang bisa digunakan untuk mengejar pelaku korupsi di berbagai negara,” ucap Febri.

Febri mengatakan, saat ini KPK telah beberapa kali menangani kasus korupsi dengan menggunakan perjanjian internasional, baik didasari kerja sama bilateral maupun multilateral.

Menurutnya sejumlah kasus yang pernah ditangani dengan melibatkan negara asing. Kasus-kasus tersebut di antaranya dugaan suap mantan direktur utama Garuda, kasus Alstom, kasus Innospec, dan kasus KTP elektronik di Malaysia

Febri menyebut kapasitas penegak hukum juga sangat penting seiring dengan ditandatanganinya perjanjian MLA ini. Hal itu karena proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan alat bukti atau hasil kejahatan yang berada di luar negeri.

MLA itu sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly di Bernerhof Bern, Swiss pada Senin (4/2/2019) lalu.

Perjanjian MLA Indonesia-Swiss ini adalah perjanjian MLA ke-10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Namun, bagi Swiss ini adalah kali ke-14 negara itu menandatangani perjanjian MLA dengan negara non Eropa.

(uaa)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments