Senin, September 27, 2021
BerandaPelestarian Budaya Betawi, Pemprov DKI Harus Jadi Contoh
Array

Pelestarian Budaya Betawi, Pemprov DKI Harus Jadi Contoh

Jakarta, faktapers.id – Kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan, sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jatidiri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, telah menunjukan komitmennya untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Betawi.

Perda itu juga menegaskan kewajiban setiap instansi pemerintah dan swasta untuk turut melestasikan budaya Betawi, sehingga hal itu disebut sebagai Rencana Aksi Daerah (RAD). Di Pasal 31 Perda DKI No 4 tahun 2015, disebutkan bahwa diwajiban pemakaian ornamen khas budaya Betawi pada bangunan publik, gedung yang telah ada dan yang akan dibangun milik pemerintah daerah. Kemudian, menempatkan ornamen khas Budaya Betawi pada dinding gapura/tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten.

H. Beki Mardani

Selanjutnya di Pasal 34, ditujukan kepada penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan, memberikan souvenir Betawi kepada pengunjung. Kemudian, pada minggu keempat setiap bulan, HUT Jakarta dan Lebaran Betawi wajib menampilkan kesenian Betawi serta menghidangkan khas Betawi.

Namun praktiknya, sejak disahkan Perda Nomor 4 Tahun 2015, belum semua instansi pemerintah dan swasta yang disebutkan dalam perda itu melaksanakannya. Bahkan masih banyak yang menganggap Perda tersebut hanya hiasan semata.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi lebih ditegaskan pada sanksi bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak menjalankan pelestarian Budaya Betawi.

Seperti termaktub pada pasal 75, disebutkan bahwa akan diberikan sanksi administratif kepada pengelola hotel dan destinasi pariwisata lainnya yang dengan sengaja tidak melakukan pagelaran kesenian Betawi secara berjadwal.

Sanksi Administratif itu berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin/tanda daftar, dan denda administratif.

Terkait ikon Budaya Betawi, tertuang pada Peraturan Gubernur DKI No 11 tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi, yakni ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik betawi, kerak telor, dan bir pletok.

Ikon Budaya Betawi itu juga wajib dilestarikan di masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta, untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap budaya Betawi, serta sebagai sarana promosi kepariwisataan dan mendorong perkembangan industri kreatif berbasis budaya.

Menyikapi itu, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) H. Beki Mardani, Rabu (27/2), mengatakan, bahwa ada peningkatan penyelenggaran kesenian Betawi sejak Perda tersebut disahkan.

“Kita lihat ada festival Betawi hingga ke kampung-kampung,” ujarnya.

H. Beki juga melihat masih ada yang belum optimal melakukan pelestarian kebudayaan Betawi, dan hal itu dilakukan oleh industri pariwisata seperti perhotelan. Minimnya penyelenggaraan kebudayaan betawi di lokasi industri pariwisata, ungkap H. Beki Mardani, akibat tidak adanya sanksi tegas.

Terkait ikon Betawi, H. Beki juga melihat bahwa belum optimal penempatan ikon Betawi di kantor pemerinah seperti sekolah, pemda, dan kelurahan.

“Seperti halnya bila ada gedung pemerintah yang baru dibangun, seharusnya sudah masuk ornamen gigi balang pada gambar perencanaannya. Namun hal itu belum juga dilakukan,” ujarnya.

Agar Perda DKI Nomor 4 tahun 2015 berjalan optimal, H. Beki Mardani menyarankan agar segera diterbitkan sedikitnya 10 Peraturan Gubernur beserta sanksi-sanksinya.

“Pergub soal ornamen, belum ada,” ujarnya.

Dikatakan tokoh Betawi ini, Peraturan Gubernur yang belum ada dapat berguna sebagai panduan untuk SKPD/UKPD dalam melaksanakan Perda DKI Nomor 4 Tahun 2015. Selanjutnya, terkait dengan aturan yang telah ada, sudah sepatutnya gedung pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pelestarian Budaya Betawi.

H. Beki Mardani juga berpesan kepada DPRD DKI Jakarta agar turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perda bersama masyarakat, agar berjalan efektif dan terus melakukan sosialisasi.

“Dengan demikian bisa menjadi optimal,” ujar H. Beki Mardani. fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments