Selasa, Juni 15, 2021
BerandaRakor BNPB di Surabaya, Perkuat Koordinasi dan Konsolidasi Potensi Nasional Hadapi Bencana
Array

Rakor BNPB di Surabaya, Perkuat Koordinasi dan Konsolidasi Potensi Nasional Hadapi Bencana

Surabaya, faktapers.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019, berlangsung di Jatim Expo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

Rakernas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB RI, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyatakan forum tersebut sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mengantisipasi bencana.

Menurutnya, ada enam hal yang disampaikan dalam arahan Presiden Jokowi. Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama.

Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.

Presiden berharap setiap rancangan pembangunan kedepan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Menurutnya, Bappeda harus paham hal ini, dimana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan.

“Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang,” kata Sutopo dalam siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (2/2/2019) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kedua, Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana.

“Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Sutopo.

Dia menyebut hal yang ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat.

Keempat, Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.

Kelima, Lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana?

Keenam, Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempa bumi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyempatkan berdialog dan menanyakan kepada peserta. Salah satunya Presley Tampubolon selaku Kalaksa BPBD Kota Palu. Hal yang paling sulit saat terjadi gempa di Palu pada hari pertama adalah koordinasi.

“Di hari-hari pertama, kedua, ketiga, adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua pihak terkait di lokasi bencana karena semua orang masing shock terkena gempa,” cerita Presley ke Presiden.

Kemudian, Tuti dari Bappeda Lhokseumawe yang menceritakan belum siapnya perencanaan daerah karena tidak terbayang akan adanya tsunami sehingga Bappena tidak pernah merencanakan. Namun setelah itu Bappena merencanakan pembangunan wilayah dengan memperhatikan peta rawan bencana.

Presiden Jokowi berpesan agar Bappenas dan Bappena bisa merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk melakukan penyelamatan dari tsunami. Menurut Presiden, pemerintah seringkali ketinggalan dari masyarakat, karena perencanaan belum ada, tetapi masyarakat sudah tinggal disana.

“Tetapi kita harus tegas dan tidak seperti dulu. Kita harus kerja cepat dan tidak bisa lagi kerja lambat. Sekali lagi, kita harus mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia,” pesan Presiden, dan langsung meninjau gelar peralatan untuk penanggulangan bencana. tim

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments