Kamis, Juni 17, 2021
BerandaSoal Kasus AD, Fahri Hamzah: Jaksa Tak Berhak Eksekusi
Array

Soal Kasus AD, Fahri Hamzah: Jaksa Tak Berhak Eksekusi

Jakarta, faktapers.id – Musisi Ahmad Dhani (AD) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) di Surabaya, Jawa Timur. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu dominan dan berperilaku seperti eksekutor.

Usai menjalani sidang pertamanya di Surabaya, AD langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Ditahannya pentolan group Band Dewa ini di Rutan Medaeng, berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sudah dipegang oleh jaksa.

JPU Rachmat Harry Basuki dalam persidangan menyatakan pada majelis hakim, bahwa pihaknya kini telah memegang surat penetapan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor 386/Pen.PID/2019/PT.DKI, terkait dengan pemindahan penahanan Ahmad Dhani di Surabaya.

Menyoal hal ini, Fahri menegaskan kasus AD akan tetap menjadi kasus politik. Ia menyebutkan apalagi ditemukan kejanggalan dalam penerapan hukum acara terlihat sekali ambigu.

“Peran jaksa terlihat sekali dominan, seolah-olah dia melakukan eksekusi terhadap Ahmad Dhani. Padahal jaksa Surabaya tidak punya hak eksekusi sama sekali. Dia hanya punya hak pinjam untuk menghadirkan seorang terdakwa dalam ruang sidang,” ujarnya di Jakarta, Kamis ((7/2).

Fahri menjelaskan sebagai terdakwa Ahmad Dhani tidak bisa dieksekusi, sebab dia dituntut di bawah 4 tahun. Fahri menilai dalam kasus penahanan Ahmad Dhani nuansa politiknya begitu kuat.

“Saya mencemaskan adanya nuansa tekanan di pengadilan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Pengadilan harus independen dari semua bentuk tekanan. Oleh sebab itu saya mohon kepada semua penegak hukum untuk status Ahmad Dhani ini, karena dia sudah banding di PT Jakarta, harus balik ke Jakarta. Karena urusan yang sudah selesai itu ada di Jakarta,” kata Fahri

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menegaskan tidak ada alasan untuk mengesekusi ulang dia (Ahmad Dhani-red) dengan lokasi di Surabaya, itu tidak dibenarkan.

“Tidak sesuai dengan prosedur hukum tapi nuansanya menjadi politik dan hal seperti inilah yang merusak kelembagaan hukum di negara kita ini,” imbuhnya. oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments