Jakarta, faktapers.id – Agar berpihak kepada kepentingan rakyat, Rancangan Undang-undang (RUU) Sumber Daya Airl (SDA) terus digodok Panitia Kerja (Panja) DPR.
Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fitriani Fauzi mengatakan, sebagaimana disebutkan UU SDA tahun 2004 digugat di MK. Panja RUU SDA menggodok RUU tersebut sejak 2018 dalam rangka keberpihakan kepada rakyat, sesuai dengan tuntutan pada saat di MK.
“Perlu dipisahkan kalau tadi topiknya adalah pro rakyat atau pro bisnis, memang nantinya kita perlu pisakan antara sumber daya air dan penggunaan air itu sendiri,” ujar legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) itu pada diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU SDA, Pro Rakyat atau Pro Bisnis di Media Center/ Pressroom, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Kemudian juga, sambung Intan, bicara RUU SDA ini tentu mengacu kepada Pasal 33, UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat .
“Atas dasar itulah kami yang ada di panja akan mengawal rancangan undang-undang ini untuk keberpihakan kepada rakyat, dan dengan semangat itu kami berharap rancangan undang-undang ini bisa selesai walaupun awalnya kami berharap bisa diselesaikan awal 2019,” urainya,
Intan yang kini kembali maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) VI ini pun mengungkapakan, karena hal tersebut memang masih dalam tahap pembahasan redaksional dari Juli 2018 digodok dan
“Jadi, memang kembali lagi harus dipisahkan antara kepemilikan sumber daya air dan pengelolaan air itu sendiri, apa itu breakdown-nya. Nanti kita coba elaborasi dan tentunya ini seperti halnya juga kekayaan alam di Indonesia lainnya seperti batu bara dan energi lainnya, tentu harus diatur,” ucapnya.
Kalau dibuatkan keberadaan BUMD dan BUMN, sambung Intan, memang semangatnya adalah karena SDA harus dikuasai negara. “Tentunya ini harus, kalau dulu berkoordinasi dengan pemerintah, kalau sekarang tentu kita harus mengarah kepada kerjasamanya itu adalah dengan BUMN atau BUMD,” imbuhnya. oss