Tangerang, faktapers.id – Polemik pemecatan enam guru honorer akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), memutuskan untuk tidak memecat ke-enam guru honorer di SMAN 9 Kronjo. Namun, sanksi tetap diberikan.
Sebelumnya, Dindikbud Banten telah memecat enam guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang. Karena, berpose mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kemudian, Kebijakan tersebut menimbulkan gejolak se-antero Tanah Air, khususnya dari persatuan honorer yang menilai negatif terhadap keputusan itu. Kritikan masif itu diduga menjadi salah satu penyebab Pemprov Banten meninjau ulang pemecatan tersebut.
Kepala Dindikbud Banten, Engkos Kosasih menyebut, enam honorer yang berpose dan memegang stiker pasangan capres nomor urut dua tersebut, tetap akan diberikan sanksi. Namun, memang tidak jadi diberhentikan.
“Berdasarkan masukan dari PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Banten, Lembaga Bantuan Hukum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan pemerhati pendidikan di Banten. Disepakati adanya sanksi bagi guru yang melanggar UU Pemilu, tapi mereka meminta Dindikbud untuk mempertimbangkan agar para guru honorer itu bisa dipekerjakan kembali,” tutur Engkos seperti dikutip dari Pojoksatu.id.
Baca Juga Saat Masa Tenang, Kominfo Blokir Iklan Politik
Untuk itu, Engkos mengungkapkan, atas saran dan masukan tersebut, KCD Pendidikan Tangerang sepakat untuk mengaktifkan kembali para guru honorer itu usai Pilpres yakni 1 Mei 2019.
Meski begitu, Engkos membantah pengaktifan kembali tenaga honorer di SMAN 9 Kronjo itu, karena adanya tekanan politik dari partai tertentu, namun murni masukan dari PGRI, LKBH KNPI dan pemerhati pendidikan.
”Ini murni masukan dari PGRI, KNPI dan pemerhati pendidikan, bukan karena adanya tekanan dari partai politik tertentu,” tegasnya. uaa
