Kamis, Juni 24, 2021
BerandaLAKI Desak Kejari Usut DD Lebay Mandiri Dikerjakan Pihak Ketiga
Array

LAKI Desak Kejari Usut DD Lebay Mandiri Dikerjakan Pihak Ketiga

Melawi, faktapers.id – Sugianto Adi, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi (LAKI) Melawi kembali mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Dana Desa Tahun 2018 yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Labay Mandiri, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Berdasarkan pengamatan dan hasil investigasi LAKI di lapangan, tentang kegiatan pembangunan di Desa Labay Mandiri yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018
Patut diduga ada penyimpangan dan kebocoran, yaitu pengerjaan penggusuran dan pengerasan jalan dengan pagu dana sebesar Rp.350.000.000. Dan pekerjaan fisiknya baru dilaksanakan.

Dan yang lebih fatal di laksanakan oleh pihak ketiga yang bernama AMEN asal Desa Tengkajau Kecamatan Pinoh Utara sebagai kontraktor. Semestinya sesuai Peraturan Menteri Desa dan SKB 4 Menteri, pekerjaan tersebut harus di laksanakan secara padat karya, artinya pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dan Kepala Desa Labay Mandiri diduga tidak transparan dalam penggunaan anggaran tahun 2018 karena tidak ada di temukan papan pengumuman anggaran di depan kantornya atau di lokasi proyek.

Kontraktor pelaksana yang ditunjuk langsung oleh oknum Kades, ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan fisik penggusuran dan pengerasan jalan desa di Desa Labay Mandiri.

“Namun sayangnya, pelaksanaan kegiatan di Desa Labay Mandiri tidak sesuai dengan aturan yang sudah di buat,” tutur Sugianto Adi kepada faktapers.id, Minggu (03/03).

Sugianto menambahkan, berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani dan ditetapkan 18 Desember 2017 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPPN, Bambang Brojonegoro, soal pelaksanaan proyek yang menargetkan penggunaan Dana Desa harus padat karya.

Seperti yang dituangkan dalam SKB 4 Menteri pada poin 7 yang menyebutkan, bahwa fasilitas kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa, dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan saat musim panen.

Adanya aturan tersebut, dipastikan jika penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor.

Seperti yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo bahwa mulai Tahun 2018, kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa (DD). Dana desa hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola.

Sugianto juga menuding, kegiatan yang ada di Desa Labay Mandiri, fisik maupun non fisik hanya di kelola oleh oknum Kepala Desa, tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan. (TPK).

Bahkan, Herman sebagai Kepala Desa dengan segala otoritasnya langsung perintahkan oknum kontraktor untuk segera mengerjakan kegiatan yang ada di Desa Labay Mandiri.

“Atas dasar itulah kami menduga Kepala Desa Labay Mandiri ikut bermain dalam permainan penyelewengkan Dana Desa dari pekerjaan fisik jalan itu,” tandasnya. red

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments