Minggu, Juni 13, 2021
BerandaPenilaian Rotasi Lurah DKI, DPRD: Restrukturisasi Jabatan yang Paling Buruk
Array

Penilaian Rotasi Lurah DKI, DPRD: Restrukturisasi Jabatan yang Paling Buruk

Jakarta, faktapers.id – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk buka-bukaan penilaian rotasi lurah atau eselon IV di lingkungan pemerintah provinsi tersebut.

Sebelumnya, pada awal prekan ini, Anies melantik lebih dari seribu pejabat baru yang telah ia rotasi. Di antara perombakan tersebut, Anies bahkan melakukan penurunan jabatan dan golongan atau demosi.

“Menurut saya ini adalah restrukturisasi jabatan yang paling buruk. Makanya dibuka dong hasil penilaian kenapa orang naik dan turun bagaimana cara memilih orang itu,” kata William dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (1/3).

William mengatakan hingga kini anggota dewan tidak mengetahui cara DKI merombak ribuan pejabat. Tidak sedikit, kata William, yang mengadu kepadanya tentang demosi pejabat tersebut.

“Soalnya ada yang mengadu ke saya. Menurut saya baik, tapi malah jadi turun ke sekretaris lurah. Tapi, sebaliknya ada masyarakat yang komplain tapi malah tetap jadi lurah,” tutur dia.

Sedianya menurut William, DKI harus memiliki standar khusus dalam melakukan demosi agar tidak terjadi ketimpangan.

“Karena sekarang kita tidak tahu kompetensinya apa, atau apakah ada tes psikologi, atau seperti apa jadi harus jelas,” kata William.

Sementara itu, setelah perombakan jabatan tersebut, ke depan Anies bakal membuka lelang terbuka jabatan di 16 posisi pejabat DKI. William menegaskan, DKI harus mampu membuat kriteria yang sesuai dengan tupoksi jabatan pejabat.

“Jadi kriteria pemilihan kali ini apa sih. Jadi jangan lelang jabatan itu pura-pura saja. Kalau itu ditawarin oke kosong kepala dinas atau damkar bagi PNS yang memenuhi kriteria silahkan melamar,” katanya.

William juga menyarankan agar tim lelang jabatan diisi kalangan profesional, dan bukan dari internal Pemerintah Provinsi DKI. Dengan begitu, menurut dia, hasil dari lelang bebas dari nepotisme.

“Kalau kemarin itu namanya tertutup. Rotasi suka-suka pimpinan, makanya perlu ada tim yang isinya profesional. Kalau dari sekda internal ya sama-sama saja,” kata William.

Sebelumnya, Anies menyatakan pihaknya akan membuka lelang jabatan untuk posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI pada Senin (5/3) mendatang.

Jadi harapannya proses rotasi Jumat sudah selesai, Senin bisa diumumkan. Setelah diumumkan proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2) kemarin.

Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengadakan lelang. Anies pun mulai mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan.

Adapun dalam rotasi yang ia lakukan ini, Anies mengingatkan agar tidak ada istilah pencopotan di DKI. Anies mengatakan bahwa pejabat yang mengalami demosi sudah bekerja lebih dari dua tahun sebagai pejabat.

“Saya ingin garis bawahi istilah yang digunakan rotasi, mutasi. Kalau baru bekerja dua minggu, diberhentikan itu baru namanya dicopot,” ucap dia.

Anies juga menegaskan bahwa demosi yang dilakukan sudah sesuai dengan kinerja masing-masing pejabat.fp01

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments