Jumat, Juni 18, 2021
BerandaPimpinan DPR: Kampanye "Pra Kerja" Jokowi Janji Sepihak Pemerintahan
Array

Pimpinan DPR: Kampanye “Pra Kerja” Jokowi Janji Sepihak Pemerintahan

Jakarta, faktapers.id – Agar fair dan menghindari tudingan curang, Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk cuti dari tugas kepresidenan saat berkampanye. Sebaiknya, tugas pemerintahan diserahkan ke Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK).

Penegasan itu dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. “Nanti ada perasaan orang nggak fair (bila Jokowi tak ajukan cuti sebagai presiden-red), ada perasaan orang curang. Ini menggunakan kewenangan dan kekuasaan negara, serta uang negara dalam masa kampanye untuk menkonsolidasi aparat sipil negara dan militer, itu nggak bagus,” cetusnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Fahri pun mencontohkan, yang paling kontras adalah kasus Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Jokowi jika terpilih kembali menjadi presiden pada ajang Pilpres April mendatang. “Sebenarnya ini kan janji sepihak pak Jokowi. Sebagai pemerintahan, pak JK (Wapres Jusuf Kalla) menjawab itu tidak benar. Gitu loh,” ujar pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu lagi.

Fahri menilai, Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Jokowi adalah efek dari kampanye semua, karena itu bukan program yang masuk akal. “Kenapa? Karena itu kan soal uang. Padahal uangnya tidak ada,” sambung inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

“Kepala Desa sudah dijanjiin dinaikan gajinya, ditarik lagi. Itu korban gempa di Lombok nggak dibangun, masih tinggal di tenda. Ini sudah hampir setahun loh. Ini aja (korban gempa) diberesin dulu, makanya jangan janji lagi” seru legislator DPR dari PKS asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Lanjut Fahri, dalam situasi kampanye seperti saat ini, sebaiknya yang terkait dengan kebijakan pemerintah itu dilakukan oleh JK sebagai wapres, bukan oleh Jokowi. Karena apa yang dilakukan Jokowi itu, tidak fair bagi rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo yang tidak boleh bertemu gubernur, bupati dan kepala desa di lapangan.

“Kalau pak Prabowo kan nggak bisa menjanjikan kenaikan gaji, tambah fasilitasnya, nggak bisa dia. Sementara pak Jokowi melakukannya. Itu tidak etis,” tandasnya. Fahri mengkhawatirkan pula cara yang dilakukan Jokowi selaku presiden akan menjanjikan semua hal agar dirinya terpilih kembali. Bukan dengan melihat kondisi keuangan negara saat kini

“Pak JK itu lebih fair, melihat kondisi keuangan kita. Makanya nggak mungkin kebijakan Kartu pra Kerja itu diterapkan, karena orang nganggur di Indonesia kan bisa seratus juta. Dan pastinya mengganggu APBN. Nggak masuk akal itu,” tambahnya. oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments