Jakarta, faktapets.id ‐‐ Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar semua pihak harus menunggu mekanisme yang telah di tetapkan.
Ia menyarankan dilakukan rekonsiliasi pemilu setelah penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
“(Rekonsiliasi) kalau saya ya tunggu saja tanggal 22 Mei. Karena kan kita ini negara hukum ya,” kata Mega usai bertemu dengan cawapres 01 Ma’ruf Amin di Kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (9/5).
Megawati mengutarakan semua pihak harus memahami bahwa Indonesia negara hukum. “Indonesia sebagai negara hukum memiliki memiliki tata cara dalam bernegara,” sebut Mega.
Ia juga menghimbau semua pendukung Joko Widodo-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya tindakan pelanggaran hukum akan merugikan semua pihak.
Tak hanya itu, ia mengingatkan tindakan inkonstitusional karena perbedaan politik tidak perlu dilakukan, mengingat pemilu sudah di lakukan sejak tahun 1955.
“Jadi ya memang pada saat sekarang ini semuanya menginginkan, baik dari yang namanya 01 maupun 02, ya sudah tidak perlu ribut-ribut, karena semuanya sudah diatur, dari hukum formal Indonesia,” terangnya.
Senada, Ma’ruf menyebut rekonsiliasi dilakukan pasca penetapan KPU. Ia berkata akan ada langkah konkret untuk melakukan rekonsiliasi dengan semua pihak, termasuk dengan kubu Prabowo-Sandi. “22 Mei sudah diumumkan baru kita lakukan langkah-langkah konkret,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf mengimbau masyarakat selama penantian penetapan KPU untuk berada dalam kerangka konstitusi dan hukum. Ia meminta tidak ada pihak yang melanggar hukum karena urusan Pileg dan Pilpres.
“Kita harus berada di bingkai itu. Jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar ini sangat berbahaya. Makanya itu saya mendorong bersama-sama supaya kembali bekerja di jalur konstitusi,” pesannya.uaa