Maros, faktapers.id – Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei 2019 merupakan momentum untuk merefleksikan, mengevaluasi, dan memproyeksikan kondisi bangsa hari ini. 111 tahun adalah usia yang sudah sangat lama terkait semangat kebangsaan dan persatuan ini.
Ketua Forum Pemuda Bhinneka Tunggal Ika (FPBTI), Amul Hikmah Budiman memberikan opini tersendiri terkait dengan momentum kebangkitan nasional ini. Terkhusus dari sektor kepemudaan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional hari ini mengalami stagnansi selama empat tahun terakhir. 2018 hanya berada di angka 50,17 persen. Sehingga, perlu upaya khusus dalam pembangunan manusia di negeri ini.
“Kebangkitan nasional adalah momentum untuk memberikan nation awareness, atau kesadaran berbangsa bagi kaum-kaum muda. Menyadari bahwa negeri ini lahir dari perjuangan yang tidak mudah dari berbagai macam keanekaragaman pikiran dan dinamika sosial. Sehingga, pembangunan manusia adalah hal strategik yang memerlukan sentuhan khusus ke depan,” katanya.
Mahasiswa Pascasarjana Unhas Jurusan Manajemen Kepemimpinan pemuda ini menambahkan, tidak hanya nasional, di Sulawesi Selatan, IPP kita selama empat tahun terakhir selalu di bawah angka standar IPP nasional.
Terakhir hanya berada di angka 48,50 persen. Domain partisipasi pendidikan pemuda, pengganguran terbuka, pemuda pelaku dan korban kejahatan, serta kreativitas kemandirian pemuda masih rendah. Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov dan seluruh pemkab/pemkot untuk menumbuhkan indeks pembangunan ini.
“Kita bisa melihat fenomena-fenomena di Sulsel, banyak anak-anak muda berhenti dan tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya, ribuan sarjana yang menganggur, pelaku-pelaku dan korban kriminalitas/tawuran dari usia muda, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam memberdayakan kemandirian pemuda sehingga menjadi sebuah degradasi dalam membangun manusia di daerah ini,” ujar dia.
Dia berharap, momentum ini harus menjadi kesadaran bersama untuk membangkitkan semangat dan memberikan sentuhan khusus bagi kaum muda dalam hal kebijakan, regulasi, dan program.
“Kita harus banyak belajar dengan Pemprov Yogyakarta dan Jawa Barat yang angka IPP-nya selalu di atas standar nasional karena kebijakan dan inkluisifitasnya dalam membangun peradaban dan kedaulatan kaum muda,” katanya.
“Tidak hanya pemerintah, pemuda juga harus bangkit dari tidur panjangnya, untuk berani mendobrak kebijakan penguasa yang salah arah,” tutupnya. Hamzan
