Klaten, faktapers.id – Sejumlah warga Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, menggeruduk kantor desa setempat, Senin (10/06/19). Mereka menuntut transparansi penggunaan keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa dari pemerintah pusat paling disorot oleh warga lantaran dianggap tak transparan.
Audiensi yang digelar di aula kantor desa tersebut berjalan tertib dan lancar.
Dalam audiensi antara warga dan pemerintah desa yang juga dihadiri jajaran Muspika Klaten Selatan ini, warga memaparkan secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan publik. Warga menilai, selama ini kepala desanya tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa.
“Sebenarnya sederhana, kami menuntut perangkat desa berlaku benar. Dana desa harus digelontorkan ke warga dan dikelola dengan baik untuk pembangunan desa. Kami tidak ada niatan mengganggu apalagi merongrong pemerintahan desa. Kami cuma minta pemerintah desa transparan, contohnya dana pembinaan toleransi umat beragama,” ucap perwakilan forum warga Desa Trunuh, Agus Supriyatno.
Selama ini, kata dia, penggunaan dana desa untuk pembangunan kurang transparan, bahkan terkesan rahasia.
Menurutnya, pemerintah desa seharusnya menyampaikan informasi terkait pembangunan secara transparan. Pencairan penggelontoran dana juga masyarakat tidak mengetahuinya.
“Pemberdayaan masyarakat desa juga tidak ada. Harusnya pembangunan dilakukan secara swakelola lingkungan yang melibatkan warga setempat. Jangan digarap pemerintah desa saja. Karena selama ini yang kami dengar seperti itu. Pembangunan jalan arah makam dk.Sraten juga belum ada papan rincian pelaksanaanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Trunuh, Sumarwanto, membantah apa yang disampaikan warganya termasuk pengelolaan dana desa proyek pembangunan dilakukan secara swakelola. Dari pengakuannya, pemerintah desa selama ini sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia menjelaskan, pada 2018 semua anggaran sudah direalisasikan dengan baik.
“Kami transparan kepada warga. Jadi kalau mereka menyebutkan kami tidak transparan, itu tidak benar, karena dana umat sudah disalurkan ke Masjid dan kegiatan paskah Kristiani,” ucap sang Kades.
Sedangkan, lanjut dia, Gapuro, jalan menuju makam, talud makam serta Pos Kamling sumber dananya dari Aspirasi DPRD Klaten dan Bantuan pembangunan dari Pemkab Klaten. Namun ia mengakui, belum merubah laporan pengelolaan dalam Banner informasi APBDes dengan alasan Banner dibuat bulan Maret sedangkan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten Klaten maupun Propinsi Jateng dalam perubahan cairnya di bulan Oktober 2018. madi