Jakarta, faktapers.id – Partai politik dibangun guna mengejar kekuasaan. Tujuan politik ini kian dipertegas saat Pilpres 2019, yakni dengan adanya dua kubu koalisi antara 01 dan 02.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Konsoludasi Parpol di Parlemen Pasca Pemilu 2019” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Snin (17/6/19).
Hadir sebegai pembicara peda kesempatan itu diantaranya anggota MPR RI, Fraksi Golkar, Firman Subagyo dan anggota MPR RI, Fraksi PKS, Jazuli Juwaeni.
Jazuli Juwaini mengatakan, parpol dibangun untuk mengejar kekuasaan, namun harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa.
“Jangan hanya kekuasaan. Saya berharap selepas Pemilu 2019 partai politik yang lolos parlement threshold membangun konsolidasi institusi parlemen,” ujarnya.
Dimaksud dengan konsolidasi institusi parlemen, menurut Jazuli, adalah seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.
“Partai politik sah mengejar kekuasaan namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab. Perbedaan sikap di parlemen bagi Jazuli tidak menjadi masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Jazuli menegaskan, boleh ada fraksi yang mendukung, boleh ada fraksi yang menjadi oposisi namun dalam soal pengawasan, semua fraksi harus sepaham agar tugas parlemen menjadi bagus dan nyata. “Jangan sampai tugas besar DPR diabaikan karena sikap pragmatis”, cetusnya.
Bila konsolidasi seperti itu terbangun menurut Jazuli, tugas dan pekerjaan di parlemen akan terpenuhi dan selesai.
Ia pun menyerukan, begitu dilantik menjadi anggota parlemen diharap semua langsung ‘running’ bekerja. Apapun perkembangan politik yang terjadi, proses check and balance antara eksekutif dan legislative harus tetap terjaga.
Sementara itu Firman Soebagyo berpendapat, konsolidasi kekuasaan di DPR sudah sangat jelas yakni adanya koalisi parpol yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Kubu 01 dan Kubu 02.
Menurutnya, konsolidasi politik di MPR juga sangat penting karena menentukan pengawalan konstitusi. Urai Firman, bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.
Meski dalam kekuasaan ada ‘power sharing’ atau pembagian kekuasaan namun dirinya menghkawatirkan proses yang terjadi. “Sebab akan melemahkan check and balance. Untuk itu jangan sampai ‘power sharing’ melemahkan pengawasan kekuasaan,” serunya. oss