Jakarta, faktapers.id – Terkait berbagai hal yang menjadi isu penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Pemerintah China diharapkan terbuka dalam komunikasi kepada sejumlah negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. “Ini merupakan bagian dari upaya untuk banyak bertemu dan berbicara, supaya kalau ada salah paham bisa diluruskan dan diklarifikasi,” ujar Fahri, usai menerima Abudurekefu Tumuniyazi, Vice President of China Islamic Association dan President of Xinjiang Islamic Institute didampingi Hu Zhengyue dan Dubes Tiongkok untuk Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/19).
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini pun menuturkan, dirinya juga sempat menceritakan tentang basis-basis dari hubungan akrab antara kita (Indonesia) dengan China. “Itulah sebabnya DPR mendukung segala bentuk komunikasi dengan berbagai pihak,” sambungnya.
Dengan adanya pertemuan tersebut, Sambung Fahri, nantinya dapat membawa informasi dan saling pemahaman yang baik diantara kedua negara. “Saya mengingatkan China itu kita kenal melalui teks-teks lama yang kesannya positif, seperti tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Juga sejarah tentang Laksamana Cheng Ho di Indonesia,” urai legislator dari PKS itu.
“Semua itu, adalah kisah positif. Kita harus beritahu ke mereka supaya mengembangkan diplomasi dengan platform seperti itu, agar lebih positif dan bisa menjelaskan apa yang dianggap oleh dunia lain sebagai suatu persoalan,” sambung Fahri lagi.
Kata Fahri, dirinya mengkritik hubungan antara Indonesia dengan negara-negara seperti China menyempit hanya sebatas persoalan ekonomi saja. Padahal seharusnya bisa ditingkatkan sebagai diplomasi budaya, perdamaian, serta diplomasi yang lebih luas cakupannya, dan lebih luhur nilainya.
“Jangan dipersempit. Lelah kita kalau bicara soal ekonomi terus-menerus. Padahal ada isu-isu lain yang cukup memprihatinkan untuk kita beri perhatian, soal manusia, kebudayaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Kita di DPR menjelaskan hal-hal yang mungkin dari eksekutif tidak pernah mereka dengar,” cetusnya.
“Oleh karenanya, kita mendorong supaya ada keterbukaan komunikasi agar tidak terjadi salah paham,” imbuh wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. oss