Kamis, Agustus 5, 2021
BerandaBaleg: Kelebihan Revisi UU MD3 adalah Politik Akomodatif
Array

Baleg: Kelebihan Revisi UU MD3 adalah Politik Akomodatif

Jakarta, faktapers.id – Revisi Undang-undang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3) merupakan politik akomodatif untuk menambah kursi pimpian DPR bagi PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas.

“Apa yang saya maksudkan dengan politik akomodatif itu, yang pada saat pembahasan yang lalu adalah salah satunya itu sudah menjadi pengetahuan teman media semua,” terangnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema “MD3 Perlu Dipisah? Kursi Pimpinan, Jalan Tengah atau Jalan Buntu?” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/19).

Supratman memaparkan, kursi pimpinan DPR  ditambah satu untuk jatah Para politisi dari PDI-P, yang diantara tuntutannya  karena PDI-P  adalah partai pemenang tetapi tidak mendapatkan kursi atau jatah pimpinan. “Tetapi sebelum Undang-undang MD3  yang terakhir kita rubah, dimana Undang-undang MD3 ini sudah dua kali dilakukan merevisi,” jelasnya lagi.

Revisi  pertama, sambung Supratman, adalah menyangkut soal penambahan  pimpinan alat kelengkapan dewan, kecuali pimpinan DPR. “Jadi  waktu itu akhirnya teman-teman dari koalisi Indonesia hebat (KIH)  itu bisa mengambil posisi dalam kepemimpinan di alat kelengkapan DPR, kecuali di pimpinan DPR,” katanya.

Supratman menyebut, dengan terpilihnya Ketua Fraksi PDI-P, Utut Hadiyanto itu bisa tampil menjadi Wakil Ketua DPR salah satunya. “Di sisi lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendapatkan posisi di MPR, bersama dengan partai Gerindra. Jadi itulah yang saya maksudkan kronologisnya sehingga saya menyebutkan perubahan Undang-undang MD3, sepanjang menyangkut periode ini adalah politika komunikatif,” urainya.

Menurut Supratman, kelebihannya UU MD3 yang sudah direvisi pihaknya adalah politik akomodatif. “Kelebihannya UU MD3 yang kita sudah revisi itu  kita kembalikan kepada piode yang akan datang itu pada Proporsi yang sebenarnya, apa proporsi yang sebenarnya di dalam Undang-undang MD3 ini, bahwa  pimpinan DPR itu tidak akan dipilih lagi dalam satu paket,  tetapi langsung di diberikan,” ujar dia.

Kata Supratman lagi, hal tersebut ditegaskan di dalam UU MD3, bahwa pemenang dengan raihan kursi terbanyak itu akan menempati posisi, ketua, wakil ketua, satu dua sampai lima. “Karena jumlah pimpinan DPR sekarang nanti kembali menjadi lima orang , satu ketua dan anggota wakil ketua,” ujarnya.

Kini, ungkap Supratman, satu ketua dan lima orang wakil ketua, sementara di MPR satu ketua dengan tujuh orang wakil ketua. “Nanti kita akan kembalikan lagi semuanya. Cuma sekarang sudah hampir kita pastikan bahwa kalau tidak ada perubhan mendasar diputusan MK akan datang,” ucapnya lagi.

“Yang pasti ketua DPR itu berdasarkan undang-undang MD3 pasti akan dijabat oleh Fraksi PDI-P sebagai partai dengan perolehan kursi paling banyak,” tegasnya. Karena, tambah legislator dari Fraksi Gerindra itu, memang di Undang-undang MD3 untuk pimpinan DPR itu disebutkan peraih suara itu dalam posisi kursi bukan suara. oss

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments