oleh

Legislator Golkar: Pemilu Serentak Bebani Penyelenggara 

Jakarta, faktapers.id – Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian keluhkan tidak terpilihnya sejumlah kaum hawa yang berkompeten. Legislator dari Fraksi Golkar ini pun mengungkapkan kemungkinannya sistem pemilu direvisi.

“Memang mungkin pemilihan langsung dengan berbasis suara terbanyak itu ya seperti ini, tapi akhirnya kami juga berpikir kenapa orang-orang yang justru kami unggulkan misalnya ada beberapa perempuan yang cukup kompeten, kemudian juga punya motivasi yang tinggi, dia juga aktif di partai udah lama tapi tidak terpilih,” kata Hetifah pada Dialog Kenegaraan bertema “Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Dipisah Lagi?” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/19).

Atau, lanjutnya, mereka yang pihakknya rekrut dari kalangan sipil socaity, punya pengalaman yang bagus, punya jaringan yang cukup tapi juga tidak terpilih. “Bagaiman ke depan, apakah memang kita kembali kepada closis sistem lagi untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang seperti ini untuk bisa terpilih atau kita pakai Mic Sistem,” ujar Hetifah.

Menurutnya, ada jalur seperti kemarin, ada di beberapa negara yang jalur suara terbanyak, jalur ke nomor urut. “Jadi berarti dikombinasi. Mungkin orang-orang yang begini, yang begini masuknya bagaimana cocok nya,  mungkin itu juga salah satu yang kami juga pikir apakah ke depan kita perlu mengubah,” cetus dia.

Kalau mengenai yang terkait money politik dan yang lainnya, sambung dia, juga yang perlu dievaluasi dari pemilu kita nanti adalah yang terkait dengan pengawasan. “Dan mungkin tadi bagaimana sanksi itu bisa ditegakkan, kita ingin gitu betul-betul orang kita udah lihat di mata kepala sendiri,” serunya.

Bahkan, lanjut dia, ada seseorang yang terpilih di DPR dan dia melakukan pelaporan ke partai dana kampanye dia 40 miliar terus oleh partai dilarang. “Karena terlalu banyak kamu revisi dulu, tetapi disatu sisi pengen transfaran dia tetapi aneh juga terlalu banyak akhirnya yang kita pertamyakan bagaimana tranfranasi dana kampanye ini sebenarnya dan berapa, apakah harus dibatasi, beber Hetifah lagi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya kini sedang membatasi  jumlah waktu kampanye. Tetapi  yang jelas terbukti ada beberapa anggota DPR terpilih sekarang yang mengeluarkan dana berpuluh miliar untuk kemenangan.

“Terakhir mungkin dengan keserentakan ini, kalau dari sisi evaluasi teknis, disamping disampaikan soal proses rekap dan sebagainya yang kemudian membawa dampak mungkin kita perlu evaluasi,” cetus Hetifah.

Tetapi, kata dia lagi, bagi pihaknya yang kebetulan mewakili daerah daerah yang banyak pedalaman, kepulauan-kepulauan, problem distribusi logistik itu ternyata juga pihaknya temui.

“Sehingga banyak daerah yang harus melakukan pemilu. Jadi pemilunya nggak sama beberapa hari kemudian dan sebagainya, karena memang logistiknya tidak bisa sampai di hari yang sama,” jelas Hetifah.

Distribusi waktu tidak serentak dan keterlambatan ini, terang dia,   mungkin ada pemungutan suara susulan. “Di samping juga kalau untuk Kaltim (Kalimantan Timur-red) dengan alasan mungkin tadi cuaca dan lain-lain distribusi buku saku dari bawaslu  terlambat, saksi saksi partai tidak membacanya. Pokoknya banyak hal-hal yang secara teknis karena keserentakan ini membuat beban dari penyelenggara pemilu memang menjadi berlipat dan ternyata tidak bisa di akomodir dengan apa yang sudah kita siapkan di dalam pengaturannya,” papar Hetifah. oss

 

Komentar

News Feed