oleh

Legislator PKS Sambut Baik Inisiatif Pengaturan Tersendiri MD3 

Jakarta, faktapers.id – Anggota DPR RI, Nasir Djamil menyambut baik inisiatif pengaturan tersendiri terkait MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, hal itu penting agar keempat lembaga tersebut dapat bersinergi.

“Soal pengaturan di lembaga-lembaga tersendiri, saya pikir ini sebuah inisiatif yang baik. Sehingga ada sinergi di lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD dan juga lembaga perwakilan seerta bagaimana mengatur etika anggota parlemen, ini kan penting, ” ujar Nasir pada Diukusi Forum Legislasi bertajuk “MD3 Perlu Dipisah? KursiPimpin, Jalan Tengah atau Jalan Buntu?” di Media Center/Pressroom DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta (25/6/19).

Oleh karena itu, sabung dia inisiatif ini perlu dimatangkan sehingga kemudian Posisi MPR itu jelas, dan posisi lainnya semakin jelas. “Bukan berarti kalau saya katakan demikian selama ini tidak jelas,  bukan begitu. Tetapi memang setelah amandemen undang-undang dasar posisi MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi,” ungkap legislator dari Faraksi PKS itu.

Sehingga, kata Nasir lagi, Undang-undang Dasar (UUD) hasil amandemen mengatakan bahwa kedaulatan itu ada ditangan rakyat. “Dijalankan melalui Undang-undang, dan ini juga menimbulkan perdebatan,  Undang-undang seperti apa?  Kalau dulu barangkali orang mengadu kepada MPR, kemudian  MPR bersidang dan lain sebagainya,” paparnya.

Menurut Nasir, kalau lihat namanya saja sudah memberikan satu gambaran, ada majelis, ada dewan. “Jadi majelis ya kalau MPR itu melakukan kunjungan ke luar negeri  itu memang negara yang dikunjungi merasa terhormat , karena mereka menganggap MPR itu adalah majelis syuronya,  jadi semacam  tinggi begitu,” ungkapnya.

Nasir pun menuturkan, pengalaman beberapa kali mengikuti kunjungan MPR ada kesan berbeda yang diterima oleh negara,  karena majelis permusyawaratan. “Yang duduk di majelis itu adalah orang-orang yang arif memikirkan bangsa ini. Kami menilai inisiatif pemisahan ini sebenarnya juga bukan jalan tengah ataupun di tengah jalan ataupun jalan buntu. Tetapi bagian dari konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujarnya. oss

 

Komentar

News Feed