Lampung Barat, faktapers.id – Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menegaskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan anti terhadap wartawan. Menurutnya, pemerintah dan wartawan harus saling berkaitan dalam pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan orang nomor satu Lambar saat acara Ngupi Bebakhong (Ngopi Bareng) Pemkab Lambar bersama insan pers yang bertugas di Lambar, di Taman Kota Hamtebiu, Senin (1/7/19).
Parosil Mabsus mengatakan, salah satu fungsi kerjasama yang nyata antara pemerintah dan wartawan yakni tersebar luasnya program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Sangat disayangkan kita membuat dan melaksanakan program-program yang cemerlang namun masyarakat kita pun banyak yang tidak tau. Bagaimana dengan masyarakat luas?,” ucapnya.
Dengan itu, diharapkan seluruh OPD terbuka dalam informasi pembangunan yang sedang dijalankan terhadap wartawan.
“Saya pernah baca berita di daerah Jawa, pemerintah daerahnya menyediakan pakaian seragam untuk masyarakat kurang mampu saja dapat terekpose. Untuk kita sendiri, pemerintah daerah menyediakan seragam sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), namun informasi ini kurang terekpose oleh media,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, pemerintah daerah di masa kepemimpinanya tidak alegri terhadap kritik dan saran dari teman-teman media. Dengan adanya kritik dan saran tentunya menjadi koreksi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.
“Kita tidak pungkiri di masa kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin yang telah berjalan 2 tahun dalam melaksanakan tugas ada ketidakmaksimalkan dalam menjalankan program. Seperti masukan dari teman-teman media dalam mengawasi pembangunan sangat diperlukan. Hal ini untuk semata-mata untuk pembangunan Lampung Barat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lambar, Iwan Setiawan mengatakan bahwa insan pers baik yang tergabung dalam wadah organisasi PWI maupun organisasi kewartawanan lainnya sangatlah banyak. Dari media elektronik, online, dan cetak terhitung hingga puluhan.
Namun, terkait dalam penyebaran informasi memang tidak sedikit di lapangan ditemukan kendala-kendala. Salah satunya, sulitnya menembus narasumber untuk dimintai informasi.
Selain itu, kurangnya informasi terkait program pemerintah dalam hal ini OPD yang melaksanakan. “Salah satu contoh yakni terkait kegiatan Festival Kopi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Terus terang saya tidak tahu informasi acara sampai saat ini. Apakah dinas menunggu bupati ekpose terlebih dahulu untuk menyebar luaskan informasinya?,” cetusnya. Edi
