Keterlibatan TNI dan Polri Tingkatkan Pelayanan Haji

×

Keterlibatan TNI dan Polri Tingkatkan Pelayanan Haji

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Persiapan ibadah Haji dengan keterlibatan petugas dari TNI dan Polri ini, tiap tahunnya kian membaik. Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PIHU) yang membuat proses belanja dan proses pengelolaan dana Haji menjadi terpisah, mestinya dapat meningkatakan pelayanan jemaah.

Demikian Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan. “Kita selalu ingin teman-teman kita di TNI dan Polri terlibat, karena biasanya lebih terlatih menangani lapangan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/7/19).

Menurut Fahri dari tahun ke tahun, berdasarkan rekomendasi dari Komisi VIII dan Timwas, petugas Haji  yang berlatar belakang TNI dan Polri juga ditingkatkan.

Persiapan pelayanan Haji, sambung legislator PKS ini, diupayakan membaik pada setiap tahunnya. “Terlebih kini sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang UU PIHU, yang membuat proses belanja dan proses pengelolaan dana Haji menjadi terpisah,” urai Fahri.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun menegaskan, dengan penambahan petugas Haji sebanyak 100 orang, karena prosesnya sudah dipisah jadi kesigapan untuk melayani tambahan jamaah harusnya membaik.

“Jadi para petugas Haji kita tidak perlu direpotkan oleh soal-soal terkait pertanggungjawaban keuangan nantinya. Sehingga kita bisa fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah,” lanjut Fahri yang kini menjabat Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat (Korkesra) itu.

Tahun ini, jumlah jemaah Haji asal Indonesia mencapai 231 ribu jemaah, dengan tambahan kuota sebesar 10 ribu jemaah. Penambahan petugas Haji juga dilakukan seiring dengan penambahan jemaah, dengan total 4200 petugas.

“Bayangkan kalau jemaah ditambah, itu kan mesti di-set up semuanya, mulai dari tambah logistik, transportasi, petugas, pemondokan, tenda. Itu kita sudah fleksibel,” pungkas Fahri lagi.

Terkait dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji, DPR RI bersama dengan lembaga lainnya seperti BPK dan DPD, direncanakan akan berangkat pada 31 Juli mendatang.

“Bersama dengan timwas dari lembaga-lembaga lain, nanti akan kita adakan pertemuan di beberapa tempat, baik pada daerah kerja di Madinah, juga secara khusus di Mekkah dimana penanganan jemaah paling banyak ada di daerah ini,” imbuhnya. Oss

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *