KKP dan Polri Tandatangani MoU Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan

1203
×

KKP dan Polri Tandatangani MoU Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Susi Pudjiastuti dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol M Tito Karnavian melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, Selasa (30/7/19) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Adapun penandatanganan MoU ini menyangkut Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan.

“MOU ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena seiring dengan cita cita Presiden RI yang menginginkan bidang kemaritiman dan kelautan Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara seperti melalui bidang wisata, membesarkan kemampuan nelayan, meningkatkan industri perikanan, rumput laut, mutiara,” ujar Tito.

Sehingga saat ini merupakan momentum untuk mewujudkan mimpi dan cita cita Presiden RI karena KKP sudah memiliki leadership yang bagus, berani dan memahami tentang kelautan dan perikanan serta perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk Polri.

“Dalam penegakan hukum Polri akan membentuk satgas seperti satgas ilegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP,” tutur Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, berdasarkan hasil survei internal, dari tahun 2003-2013, jumlah nelayan mengalami penurunan kurang lebih 50 persen dan Indonesia kehilangan eksportir hampir 115 perusahaan.

Menurut Susi, hal itu diakibatkan banyaknya ikan yang hilang, aksi illegal fishing merajalela dan banyak kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia, serta kerusakan lingkungan laut akibat penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang dan bom.

Berdasarkan hasil survei internal, belakangan ini pun jumlah kapal asing yang kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia mengalami penurunan sebesar 90 persen.

“Oleh karena itu perlu ada dukungan dan kerjasama dengan Polri dalam menata dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan,” kata Susi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolri beserta pejabat utama lainnya dan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta para Dirjen di jajaran Kementerian KKP. Kls

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *