oleh

Bupati Pesibar Hadiri Rapur Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD-P Tahun 2019

Pesibar, faktapers.id – Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H, menghadiri acara Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) RAPBD-P tahun 2019, di Gedung Dharma Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (24/7/19).

Turut hadir dalam aara Ketua Dewan Piddinuri ,Wakil dewan 1 M. Towil ,wakildDewan 2 AE Wardana, Plh Sekda Edy Mukhtar, dan 16 anggota DPRD, pabung, para Ccmat, seluruh kepada OPD.

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua, wakil ketua, dan anggota dewan telah bersama-sama melaksanakan rangkaian pembahasan nota pengantar kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini hingga melaksanakan dan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Beberapa catatan penting dari hasil pembahasan tersebut, antara lain:

Perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan hasil realisasi sampai dengan semester 1 (satu) tahun anggaran 2019 dan data-data capaian tahun sebelumnya;

Perubahan proyeksi belanja tidak langsung dengan penyesuaian terhadap kebijakan dari pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan telah diberikannya gaji ke 13 dan gaji ke 14, serta persiapan pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2020 mendatang;

Perubahan proyeksi belanja langsung, melalui pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar program/kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan oleh perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi ataupun ditambah;

Kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati pesisir barat yang terangkum dalam rpjmd kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021, dianggarkan dengan tetap mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan apbd untuk ta 2019;

Kegiatan baru yang merupakan komitmen dari pemerintah kabupaten pesisir barat untuk mendukung sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi lampung dan juga pemerintah pusat untuk tahun 2019.

Penyesuaian pembiayaan daerah dengan kebijakan mengunakan silpa tahun anggaran 2018 hasil audit bpk untuk kebutuhan belanja daerah.

Selanjutnya pemerintah daerah akan segera menyampaikan raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat (pesibar) tahun 2019.

“Semoga dalam proses pembahasan raperda tersebut kita dapat berperan aktif, kooperatif dengan mengedepankan semangat kebersamaan demi tertibnya proses perencanaan penganggaran,” ujarnya. Edi

Komentar

News Feed