Sabtu, April 17, 2021
BerandaData Pribadi Bocor, RUU Diinisiatif Pemerintah ke DPR
Array

Data Pribadi Bocor, RUU Diinisiatif Pemerintah ke DPR

Jakarta, faktapers.id – Hingga kini terdapat banyak kebocoran data pribadi. Meski seiring perkembangan teknologi, Rancangan Undang-undang (RUU) Data Pribadi penting, namun RUU inisiatif pemerintah tersebut belum diterima Komisi I DPR.

Demikian anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra mengungkapkan.

“Saya ingin sampaikan scara umum sampai hari ini Komisi I belum menerima RUU Data Pribadi,” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi “Keamanan Privasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi di Media Center/ Perssroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Sambung Supiadin, termasuk DPR juga belum menerima.

“Ini adalah RUU inisyatif pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Memang ini sudah lama kita diskusikan betapa pentingnya undang-undang ini seiring dengan berkembangna teknologi komunikasi terutama berkembangnya media sosial,” urainya.

Sehingga, kata Supiadin, kalau banyak hal-hal yang mengganggu. Contohnya, yang paling sederhana dialamii ada SMS, pinjaman, judi online, tawaran obat dan segala macam lainnya.

“Yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana mereka tahu nomor kontak kita? Yang tahu nomor kontak kita adalah operator, pertanyaannya apakah dia dapat nomor kita dari operator?,” ujarnya.

Terkadang, lanjut Supiadin bila hal ini dipertanyakan kepada pelaku, jawabnya cuma menebak-nebak saja.

“Artinya, sampai hari ini masih terdapat kebocoran kebocoran data pribadi, Kalau kita bicara data pribadi itu tidak sesederhana itu. Sekarang dengan nomor mobile phone kita, itu salah satu menjadi kunci dalam transaksi di bidang ekonomi, Bank,” tegasnya.

Menurut Supiadin, masyarakat pengguna m-banking pakai nomor kontak, mau e-banking juga ditanya dulu nomornya.

“Kalau hal ini tidak terkontrol dengan baik, maka bisa terjadi data kita itu terbuka dan itu yang bisa memicu munculnya kejahatan-kejahatan perbankan, tiba-tiba uang kita hilang,” pungkasnya.

Bahkan, diakui Supiadin, beberapa kali dapat SMS bukan dari dalam bahkan dari luar.

“Saya bingung kalau orang-orang Depok tahu nomor saya masuk akal, Kalau orang Depok Belanda sana gimana. Makanya secara mendasar RUU ini perlu, tetapi secara prosedural ini masih ada di Kementrian Menkoinfo. Jadi kita disini hanya sebatas apa yang kita pernah diskusikan dengan Kominfo,” paparnya.

“Kemarin saya dan teman teman menyampaikan bagaimana penyebaran data Hoax lewat FB (facebook-red), akhirnya kita minta kepada Kominfo, seluruh pengguna FB harus menggunakan nomor HP yang deilengkapi dengan NIK (nomor induk kependudukan-red) dan KK (kartu keluarga-red),” katanya lagi.

Sehingga, terang Supiadin, sekarang kalau buka FB gampang diungkap, silahkan dia mau ganti nomor HP tapi dia harus mendaftar ke Kominfo, ini semua dalam rangka agar berkurang di FB.

“Jadi mereka tak bisa lagi memalsukan data mobile phonenya, karena harus terdaftar dilengkapi dengan NIK dan kartu KK,” tambahnya. oss

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. Oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments