Minggu, April 11, 2021
BerandaKebijakan Pemerintah Daerah sebagai Jawaban Permasalahan di Kabupaten Maros
Array

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai Jawaban Permasalahan di Kabupaten Maros

Maros, faktapers.id – Kabupaten Maros dalam perkembangan saat ini separunya telah menjadi wilayah perkotaan/Padat Huni Dengan semakin berkembangnya pembangunan seperti mall, pusat perbelanjaan, hotel, kampus, industri pergudangan dan perumahan yang kian padat.

Disisi lain pada wilayah pinggiran masih terdapat sawah sawah dengan nuansa pedesaan serta kesederhanaan. Kedua kondisi ini memiliki permasalahan yang berbeda. Wilayah perkotaan memiliki masalah berupa kemacetan, sampah, kependudukan, serta aktivitas ekonomi yang berbeda dengan wilayah pedesaan.

Ketum LSM lembah hijau, Colleng mengatakan, begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, tentu harus menentukan prioritas pembangunan secara tepat.

“DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama bupati memiliki tugas, memastikan bahwa anggaran yang disusun serta peraturan yang ditetapkan benar-benar menjawab permasalahan yang ada,” ujarnya.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah tingginya perbedaan pendapatan masyarakat. Sehingga memunculkan kesenjangan.

“Maka menjadi tugas DPRD untuk memastikan bahwa anggaran dan atau peraturan daerah dapat mendorong peningkatan pendapatan maupun taraf hidup masyarakat. Serta menjamin tercukupinya hak-hak dasar masyarakat,” tambahnya.

Akibat kebijakan kawasan pertanian, misalnya. Apakah ekonomi masyarakat kawasan pertanian menjadi lebih baik? Atau adakah program yang dilaksanakan agar ekonomi masyarakat di kawasan pertanian dapat meningkat.

“Begitu juga di kawasan permukiman/jasa/perdagangan dan pertambangan, Apakah kebijakan pemerintah daerah telah mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Atau justru malah memperosokkannya, karena kalah bersaing dengan usaha dominasi pendatang,” tegas Colleng.

Ketika profesi petani didominasi warga kurang mampu, mestinya alokasi anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan petani. Supaya terlepas dari kemiskinan.

“Di saat profesi jasa dan perdagangan lebih bisa meningkatkan pendapatan untuk meraih kemakmuran, maka menjadi tugas pemerintah membawa, membina, dan mendampingi masyarakat. Untuk meraih peluang usaha jasa dan perdagangan tersebut,” ucapnya.

Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa dilibatkan secara aktif. Guna memastikan masyarakat mendapatkan hasil dari perkembangan wisata. Selain dapat membuka tempat-tempat atau taman hiburan lainnya.

Usaha dibidang pertambangan, selain membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan dampak sosial, tetapi sekaligus dapat meningkatkan perekonomuan masyarakat setempat, dan harus dikelola secara berkelanjutan sesuai kaidah kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Masih adanya permasalahan kemiskinan, rumah belum layak huni, keluarga belum memiliki jamban, belum mendapat akses listrik, dan fasilitas umum yang belum baik menuntut DPRD memastikan anggaran/peraturan yang di susun dan ditetapkan benar-benar menjadi solusi permasalahan masyarakat Maros.

Peraturan yang menyulitkan pelayanan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat harus di evaluasi. Pemerintah harus menyediakan pelayanan prima dan akses ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk penganggaran tahun 2020 diharapkan dapat lebih maksimal dengan perioritas pada sektor pertanian, pembangunan kapasitas petani, jasa dan perdagangan, serta pasilitas pelayanan kesehatan dan permodalan untuk UMKM.

Semoga dengan demikian kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hamzan

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments