Rabu, Juli 28, 2021
BerandaKembalikan Fungsi GBHN ke Konstitusi 
Array

Kembalikan Fungsi GBHN ke Konstitusi 

Jakarta, faktapers.id – Grais-garis Besar Haluan Negara mengatur strategi pembangunan berbagai bidang. Karenanya, sangat penting mengembalikan fungsi GBHN ke dalam konstitusi. Demikian ungkap anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong.

“Lepas setuju atau tidak pola GBHN yang pernah ada di orde baru itu adalah memberikan warna lebih lebih terukur dalam mengatur strategi pembangunan,” ujarnya pada diskusi Empat Pilar MPR

bertema “Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas Untuk Haluan Negara?” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/19).

Sandang, pangan, papan,  pendidikan,  kesehatan dan juga infrastruktur, sambung Ali, pola anggarannya diatur sedemikian rupa sehingga anggaran proporsional dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan zamannya.

“Sementara ini infrastruktur didongkrak, sementara pertanian juga kita masih impor. Sebagain garam kita impor, segala macam barang kita impor, dulu petani dengan bangga dengan menyekolahkan anak kemana-mena, sekarang ini tidak bisa,” ungkapnya.

Menurut Ali, berat mengukurnya, karena tidak  dijadikan dasar bagaimana GBHN  itu bisa memberi warna terhadap proses pembangunan berkelanjutan.

“Oleh karena itu menurut saya,  amandemen apapun yang paling penting adalah mengembalikan fungsi GBHN itu kedalam  konstitusi  itu yang menurut saya jauh lebih penting,” cetusnya. Pertanyaanya MPR sekarang ini,  lanjut Ali, lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara yang memiiki kewenangan itu?

“MPR sebagaimana konsep suprastruktur politik, dia kewenangannya equal dengan lembaga-lembaga negara yang lain termasuk Presiden, DPR , MPR, DPD, BPK,MK,MA dan Komisi Yudisial , memiliki kewenangan yang sama,” urainya lagi.

“Coba anda bayangkan, baru kali ini terjadi yang namanya sidang paripurna MPR setiap tanggal 16 Agustus itu,  MPR mengadakan sidang sendiri, DPD sendiri, DPR sendiri, kenapa, karena MPR bukan pada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, sehingga kewenangan lebih kepada kewenangan formal untuk melatih presiden selebihnya tidak,” lanjutnya.

Pertanyaannya, kata Ali, bagaimana cara merumuskan perubahan UUD 1945 kembali lagi kepada kompigurasi politik yang berjalan. “Kalau pemenangnya PDIP, Golkar, Gerindra, sepakat perubahan undang-undang maka akan terjadi. Yang paling penting agenda-agenda nasional itu membutuhkan GBHN apa tidak?” cetusnya.

Scara pribadi, diakui Ali, ketika masih sebagai sekretaris PAN di MPR dirinya setuju dengan GBHN agar pembangunan itu terarah. “Contoh yang paling konkrit adalah konsep 20 persen anggaran pendidikan itu dari APBN sekarang faktanya tidak seperti itu,” bebernya.

Fakta kongkritnya, terang Ali, 20 persen anggaran belanja itu lebih dari 67 persen itu adalah anggaran belanja umum bukan anggaran belanja peningkatan kualitas pendidikan, termasuk gaji guru,  pengangkatan guru juga lebih dari 400.000 guru sampai sekarang belum tergantikan karena tidak ada uang.

“Pandangan saya,  amandemen terbatas ini adalah terbatas pada posisi perlu atau tidak GBHN, yang kedua ada perlu atau tidak MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Pertanyanya, partai pemenang ini  mau atau tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang berjalan itu dulu yang kita kaji,” serunya.

Kalau tidak, menurut Ali, maka berat karena tingkat rasionalitas sangat rendah ketika memainkan peran MPR sebagai lembaga tinggi negara untuk merubah konstitusi. “Sangat sulit, kenapa? Karena kita sudah menerima konsep ini dari posisi distribution of power menuju kepada separation of power,” pungkasnya. Oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments