Sabtu, April 17, 2021
BerandaLegislator Gerindra: Krakatau Steel Terus Merugi, Jangan Impor Baja
Array

Legislator Gerindra: Krakatau Steel Terus Merugi, Jangan Impor Baja

Jakarta, faktapers.id – Kalau memang nasionalis dan bukan komprador alias perantara asing, pemerintah seharusnya segera menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional.

Hal ini diutarakan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ia pun menyebutkan, Senin (15/7) lalu, Presiden AS Donald Trump tandatangi Executive Order (perintah eksekutif) untuk membeli sejumlah produk dengan komponen lokal lebih tinggi. Untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikan menjadi 95 persen.

“Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam Nasional dari serbuan produk-produk impor,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

Fadli pun mengungkapkan, diketahui selama enam tahun terakhir PT Krakatau Steel terus menerus merugi. Selain karena faktor internal perusahaan, kerugian ini juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.

“Bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor? Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutannya,” tandasnya.

Serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir, menurut Fadli, merupakan implikasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan.

“Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur. Ada tiga poin dari peraturan tersebut yang merugikan industri baja nasional dan rawan penyelewengan. Pertama, peraturan itu telah menghapus syarat pertimbangan teknis yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dalam hal impor besi dan baja,” urainya.

Fadli menilai, penghapusan pertimbangan dari kementerian teknis tersebut juga tidak benar. “Industri baja nasional di negara manapun selalu diposisikan sebagai industri strategis, sehingga Kementerian Perdagangan tak boleh bermain sendiri dan memperlakukan sektor ini tak ubahnya bisnis kacang goreng yang seolah-olah ringan konsekuensinya,” sambungnya.

“Kedua, secara gegabah peraturan tersebut telah memperlonggar pemeriksaan barang masuk, dari sebelumnya barang harus diperiksa dulu sebelum masuk, menjadi masuk dulu baru diperiksa,” cetusnya lagi.

Itupun, lanjut Fadli, yang melakukan pemeriksaan juga bukan bea cukai, tapi Kementerian Perdagangan sendiri. “Jadi, potensi penyelewengannya besar sekali. Dan ketiga, pemeriksaan hanya dilakukan secara random. Karena barang baru diperiksa sesudah masuk, dan pemeriksaannya dilakukan random, bisa mudah terjadi praktik kecurangan,” pungkasnya.

Fadli berpendapat, yang terjadi di lapangan catatan spesifikasi produk impor bisa diganti untuk menghindari bea masuk.

“Akibatnya, hancurlah pasar PT Krakatau Steel. Praktik ini kemungkinan sudah lama terjadi. Memang, sejak akhir Desember 2018 lalu Pemerintah akhirnya mencabut Permendag No. 22/2018 dan menggantinya dengan Permendag No. 110/2018. Tapi, kerusakannya sudah terlanjur parah,” bebernya.

Kini, terang Fadli, baja impor dari Cina telah mendominasi pasar dalam negeri. Harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga rendah, kalah oleh produk lokal kita sendiri. “Sayangnya, karakter pasar kita memang sangat sensitif terhadap harga dan kurang sensitif pada kualitas,” tegasnya.

Tak hanya itu, Fadli juga menuturkan, sebagai catatan, saat ini sekitar 55 persen persen kebutuhan konsumsi baja nasional yang mencapai 14 juta ton pada 2018 dipenuhi produk impor. Pangsa baja impor ini terus mengalami kenaikan, karena pada 2017 pangsanya masih 52 persen.

Dengan volume impor baja yang terus meningkat, terang dia lagi, Indonesia kini menduduki peringkat pertama dari enam negara ASEAN sebagai pengimpor baja tertinggi. Di bawah Indonesia ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang rata-rata volume impornya minus. Kerugian dan ancaman kebangkrutan yang kini dialami PT Krakatau Steel seharusnya dijadikan alarm oleh pemerintah.

“Negara kita tak mungkin menjadi negara maju jika industri logam dasar Nasional kita gulung tikar. Kita mestinya bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Turki, yang memproteksi pasar baja domestiknya dari serbuan produk impor,” serunya. Oss

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments