oleh

Legislator Nasdem: RUU PKS Berpotensi Tabrak KUHP

Jakarta, faktapers.id – Bertujuan melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual, namun Rancangan Undang-undang Penghapuasan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bakal bertabarakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal itu diutarakan anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi. “RUU PKS bertujuan untuk melindungi perempuan secara utama dari berbagai bentuk kekerasan seksual dan fisik hingga verbal,” ujarnya dalam suatu kesempatan di Jakarta, Selasa (31/7/19) kemarin.

Jadi, sambung Taufiqulhadi, secara prinsip apapun yang dikategorikan merendahkan dan menjurus kepada perbuatan seksual dapat dipidana. “Tidak bisa sesuka hati dalam KUHP. RUU PKS ini harus ada limitasi, ada parameter yang jelas,” kata legislator dari Fraksi Nsional Demokrat (F Nasedem) ini lagi.

Taufqulhadi menegsakan, kalau RUU PKS bergerak sendiri maka akan lepas dari KUHP, dan kalau itu terjadi maka RUU PKS berjalan melampaui RUU KUHP.

“Saya juga melihat bahwa (RUU PKS-red) ini akan menjadi potensi tabrakan. Yang satu (RUU PKS) mengatur hak dan perlindungan perempuan, sedangkan KUHP melindungi kepentingan negara dan menentukan pertanggung jawaban pidana secara menyeluruh,” urainya.

Kata Taufiqulhadi, di RUU PKS banyak sekali delik yang dibuat tetapi tidak ditentukan tentang ancaman pidana sama sekali. “Karena itu  banyak pihak, seperti polisi menolak,” ungkapnya.

Sebetulnya, papar Taufiqulhadi, RUU PKS itu dan banyak yang keberatan sementara ini. “Menurut saya acuannya adalah kepada RUU KUHP. Saya sebagai anggota Panja (panitia kerja) dan Insha Allah, karena ada komitmen,  untuk menyelesaikan dalam priode ini,” cetusnya.

Taufiqulhadi pun menyarankan, sebelum RUU KUHP disahkan, RUU PKS jangan disahkan dulu. “Kenapa? Nanti akan ada banyak sekali potensi bertabrakan di dalamnya,” jelasnya. Menurut Tufiqulhadi, RUU PKS nantinya bisa mengalami over kriminalisasi yang tidak dibenarkan dalam KUHP. Oss

 

Komentar

News Feed