Senin, April 12, 2021
BerandaSulawesiLingkungan Makin Rusak, Dinas Lingkungan Hidup Maros Dinilai ‘Cuek’

Lingkungan Makin Rusak, Dinas Lingkungan Hidup Maros Dinilai ‘Cuek’

Maros, faktapers.id – Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sedikit melemahkan pemerintah daerah dalam mengambil langkah penerbitan perizinan terkait Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangam Mineral dan Batu Bara.

Namun, khusus perizinan lingkungan hidup, terutama pembahasan masalah dokumen UKL, UPL, Amdal, dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan material tambang non mineral merupakan urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan Satu Pintu.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, semua peraturan tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah/lembaga negara dalam membuat aturan untuk menjaga, melestarikan, dan memberikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Selanjutnya dasar pemberian peluang kepada pihak swasta untuk turut serta memajukan perekonomian nasional, dipahami sebagai suatu langkah maju ke arah percepatan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Ir Colleng mengatakan, dalam rangka menggalakkan sektor usaha dan/atau kegiatan dalam pencapaian peningkatan ekonomi rakyat, antara lain menyerap tenaga kerja dalam negeri/lokal di daerah kabupaten, Tidak pula dipungkiri bahwa setiap gerak pembangunan yang dijalankan, selalu membawa konsekuensi berupa dampak terhadap ekosistem lingkungan hidup.

Pada hakekatnya setiap kegiatan penambangan akan selalu membawadampak positif dan negative terhadap ekosistem lingkungan hidup, tatanan sosial, ekonomi, budaya, kearifan masyarakat lokal, adat istiadat, dan kesehatan manusia, serta makhluk hidup lainnya.

Begitu juga pengaruhnya dengan perubahan wilayah yang telah ditetapkan pemerintah. Dampak dari setiap penambangan yang dijalankan akan merubah ekosistem lingkungan hidup yang awalnya alami menjadi tidak lagi alami.

Tidak dipungkiri pula bahwa dengan dibukanya lahan bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan akan semakin memperlaju gerak pertumbuhan dan perkembangan di sector pajak untuk pembangunan, bertambahnya anggaran pendapatan untuk belanja negara dan daerah, serta untuk infrastruktur yang membuka jarak keterisoliran antara desa dengan desa, dan antara kota dengan desa, serta membuka akses daerah terpencil.

Oleh karena itu, Ir colleng menegaskan diperlukan penataan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk izin lingkungan dengan keseuaian dokumen apakah AMDAL atau UKL-UPL, sebagai indikator pengelolaan selama pra dan pasca operasi pertambangan.

Maraknya pertambangan ilegal di kabupaten maros sudah dapat dipastikan tidak memiliki iup -produksi apa lagi izin lingkungan, terlebih dokumen lingkungan, salah satu syarat untuk peningkatan iup eksplorasi ke iup produksi adalah izin lingkungan.

“Dampak dari moratorium tambang oleh Bupati Maros menyebabkan dinas yang kompoten dalam menerbitkan izin lingkungan menjadi tidak peduli karena ketakutannya terhadap kebijakan bupati tersebut, “ kata Colleng.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros tak lagi dapat memperoses setiap permohonan dokumen lingkungan sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan yang berkaitan dengan tambang,

Ironisnya pemantauan dan pengawasan terkait perubahan dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pertambangan dinas lingkungan hidup seolah tidak peduli dan tidak mau tau setiap kejadian.

Seharusnya pihak lingkungan hidup tetap berupaya memberi solusi kepada bupati untuk dalam rangka penegakan hukum lingkungan atas kerusakan akibat aktifitas pertambangan yang terjadi didaerah ini,  akibatnya masyarakat kita sendiri yang merasakan dampaknya bukan orang luar sana.

Di sisi lain pengusaha tambang yang sudah memiliki izin tambang dan izin lingkungan saja kerap kali melakukan pengrusakan lingkungan bahkan mengabaikan setiap kejadian, apa lagi setelah pasca tambang tidak pernah ada perbaikan untuk mengembalikan seperti pungsi semula melalui konsep reklamasi, dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Jaminan reklamasi merupakan kewajiban setiap pemilik iup- produksi untuk digunakan dalam rangka recovery lingkungan dengan menggunakan dana jaminan yang tersimpan di bank yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menutup mata terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, selain pengawasan, sudah saatnya untuk dilakukan penegakan hukum lingkungan, dan sejatinya dinas lingkungan hidup dapat melakukan penutupan aktifitas usaha pertambangan yang melakukan pengrusakan lingkungan dan yang tidak memiliki izin lingkungan apa lagi bagi yang tudak memiliki jaminan reklamasi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 memberikan jaminan pemerintah/penegak hukum terhadap setiap tindakan pidana untuk memberi ganjaran sesuai tingkatan perbuatannya,  baik bagi pelaku dalam hal ini pengusaha tambang ataupun pemilik kebijakan dalam hal ini pemberi izin.

Dinas lingkungan hidup harus lebih pro aktif dalam menangani permasalahan tersebut,  jangam dibiarkan berlarut larut, seolah regulasi yang ada hanya keranjang sampah, dengan lebih fokus kepada kebersihan dalam kota.

Lingkungan hidup itu luas dalam pengertian macro, tidak terbatas pada aktivitas sampah dan pupuk organik tetapi lebih dari pada itu terkait industri dan pertambangan perlu penangan khusus dan lebih serius. Hamzan

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments